Misbakhun: Seluruh Masyarakat Berhak Memanfaatkan Tax Amnesty

Misbakhun anggota komisi XI DPR RI dari Partai Golakar berharap agar masyarakat tidak perlu cemas terhadap tax amnesty. Jika ada pemberitahuan mengenai tax amnesty, politisi Golkar ini justru menghimbau masyarakat untuk melihatnya sebagai bentuk sosialisasi. Pernyataannya itu berkaitan dengan munculnya keresahan di masyarakat, yang merasa takut bahwa kebijakan tax amnesty justru akan membuat setiap orang harus membayar denda atas kekayaan yang mereka miliki.

“Jika masyarakat mendapat pemberitahuan tentang tax amnesty, bukan berarti mereka harus membayar denda atas kekayaannya. Tax amnesty merupakan kesempatan bagi masyarakat yang belum menjadi wajib pajak, atau wajib pajak yang belum melaporkan pajak dan harta mereka, untuk melaporkannya. Namanya fasilitas, bisa digunakan bisa juga tidak. Jadi tax amnesty itu hak. Bagi mereka yang sudah menjadi wajib pajak dan sudah melaporkan dengan benar, jika ada harta yang belum dilaporkan, bisa melakukan koreksi terhadap laporannya. Atau kita bisa juga menggunakan fasilitas tax amnesty, dengan membayar dendanya. Nah keuntungan bagi yang menggunakannya, mereka tidak diperiksa lagi” demikian penjelasan Misbakhun kepada awak media di DPR (30/8/2016)

Misbakhun juga menolak dugaan bahwa kecilnya perolehan denda dan repatriasi dana dari luar negeri, yang menyebabkan tax amnesty kemudian menyasar pada dana-dana di dalam negeri. Menurutnya, UU tax amnesty sejak awal ditujukan kepada seluruh masyarakat yang belum melaporkan kekayaannya, baik yang disimpan di luar negeri maupun di dalam negeri.

“Sudah jelas kan, tax amnesty itu fasilitas, itu hak. Seluruh masyarakat yang membutuhkan berhak memanfaatkan tax amnesty. Bukan hanya yang ada di luar negeri. Dan capaian dari denda dan reptriasi dana yang diparkir di luar negeri, sejauh ini trendnya menanjak pesat kok”

Kegelisahan terhadap tax amnesty bukan hanya karena maayarakat tiba-tiba mendapat surat dari kantor pelayanan pajak mengenai tax amnesty. Yang membuat mereka resah adalah efek ikutannya dari perlakuan petugas pajaknya. Ini menunjukan masyarakat bukan hanya membutuhkan sosialisasi. Tetapi Masyarakat juga harus diyakinkan bahwa petugas pajaknya memiliki pengetahuan dan integritas.
Seperti yang diungkapkan Harry seorang manager swasta yang tinggal di Bogor kepada indeksberita.com :

“Saya memiliki NPWP mas, dan tiap bulan gaji saya dipotong pajak oleh kantor. Dengan adanya program ini (sambil menunjukan surat mengenai tax amnesty yang dia terima), kan akan jadi target mereka. Nanti petugas pajaknya akan cari-cari kesalahan kita. Saya sih bukan takut karena ada sesuatu, tapi repot mas”

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR