MK Menolak Semua Gugatan Kuasa Hukum BPN Prabowo Sandi

Sidang gugatan BPN di MK (Mahkamah Konstitusi) pada Kamis (27/6). Hasil sidang, MK menolak semua gugatan BPN.

Setelah mendengar Pertimbangan putusan dibacakan bergantian oleh Delapan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Majelis Hakim MK menolak semua gugatan kuasa hukum BPN atas sengketa hasil Pemilu Presiden 2019. yang digelar Kamis (27/6/2019) di Gedung MK, Jakarta. Menurut Mahkamah, permohonan pihak pemohon tidak beralasan menurut hukum.

“Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman dalam putusanya.

MK menilai bukti-bukti maupun dalil yang diajukan oleh Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga tidak kuat sehingga seluruh permohonannya ditolakTuduhan kubu Prabowo-Sandiaga bahwa telah terjadi kecurangan secara terstruktrur, sistematis dan masif (TSM) yang melibatkan aparat negara juga dinilai tidak terbukti oleh MK.

“Apa yang didalilkan pemohon sebagai pelanggaran TSM tidak terbukti. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil pemohon a quo tidak berdasar menurut hukum,” kata hakim Wahiduddin Adams.

Dalam putusannya, MK menegaskan lembaganya punya kewenangan untuk mengadili permohonanan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan pemohon, yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno selaku pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 dalam Pilpres 2019.

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara¬†a quo,” ujar Hakim Konstitusi Aswanto

Dia mengatakan, pihaknya telah memeriksa secara seksama berbagai bukti dan keterangan yang disampaikan pemohon, dalam hal ini tim hukum pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Salah satu bukti yang diperiksa adalah bukti tentang video adanya imbauan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada aparat TNI dan Polri untuk menyampaikan program pemerintah ke masyarakat.

“Hal itu sesuatu hal yang wajar sebagai kepala pemerintahan. Tidak ada ajakan kampanye kepada pemilih,” ucap Aswanto.

Majelis hakim MK juga menolak dalil pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno soal Tempat Pemungutan Suara (TPS) siluman yang dikaitkan dengan tudingan 895.200 penggelembungan suara.

“Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum,” kata Hakim Saldi Isra di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019).

“Dalil yang mengada-ada karena pemohon tidak mampu menunjukkan di daerah mana TPS siluman tersebut berada, serta pemohon tidak menerangkan bagaimana penggembungan suara dilakukan, dan untuk keuntungan siapa,” tambah Saldi.

Pada permohonan gugatan, tim hukum Prabowo menyebut dugaan tempat pemungutan suara (TPS) siluman sebanyak 2.984 TPS.

Menurut tim Prabowo, di dalam surat penetapan KPU Nomor 860/PL.02.1-KPT/01/KPU/IV/2019 disebutkan secara eksplisit ada sekitar 810.352 TPS. Tetapi yang tercantum dalam situng termohon ada sebanyak 813.336 TPS di seluruh Indonesia.

Atas keputusan Hakim Konstitusi tersebut, maka dipastikan pasangan Capres- Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo – Hadratusyaikh Maruf Amin adalah pemenang resmi Pemilihan Presiden RI. Joko Widodo (Jokowi) dan Kiai Maruf akan memimpin jalannya Pemerintahan Republik Indonesia sejak 2019 hingga 2024.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR