MPD: Tangkap dan Adili Pelaku Rasialisme

Ilustrasi penerima Imunisasi MR di Papua Barat (Humas Kemenkes)

Pemerintah harus bertindak cepat dan tegas untuk mengatasi rusuh sosial yang berkaitan dengan isu Papua. Rusuh sosial itu tidak boleh dibiarkan merembet luas yang bisa mengakibatkan situasi semakin tak terkendali. Untuk itu, pemerintah harus tegas menangkap dan mengadili pelaku rasialisme.

Apalagi dalam kasus ini muncul isu rasialisme yang merupakan masalah sensitif bagi republik yang bhineka.
Karena itu Masyarakat Profesional Untuk Demokrasi (MPD), sebagai salah satu elemen anak bangsa yang sudah lahir sejak masa Reformasi, meminta Presiden Jokowi bersikap tegas dalam mengatasi situasi ini.

“Presiden Jokowi harus memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas pelaku diskriminasi rasial yang muncul saat terjadi pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Presiden juga bisa memerintahkan Panglima TNI untuk memberi dukungan kepada kepolisian jika diperlukan demi tegaknya hukum di negeri ini,” kata Ketua Presidium MPD Gatot Prihandono, Kamis (22/8) di Jakarta.

Menurut Gatot, rusuh sosial yang merembet hingga ke Papua dan Papua Barat tak bisa dilepaskan dari peristiwa yang terjadi di Jawa Timur. “Mengatasi kerusuhan dengan menangkap pelaku kekerasan dan pengrusakan fasilitas publik memang diperlukan. Tapi jauh lebih penting menghapus diskriminasi rasial di antara semua warga negara, tanpa kecuali. Usut tuntas, tangkap dan adili pelakunya,” tambahnya.

Sebagai bagian dari kelompok profesional, Gatot menangkap keresahan di antara banyak koleganya. Intoleransi, rasialisme, dan tindakan-tindakan serupa yang banyak terjadi di tanah air telah mengganggu aktivitas perekonomian. Pembiaran terhadap praktik-praktik intoleransi dan rasialime selama ini sudah mengakibatkan ketidaknyamanan dan munculnya rasa tidak aman di kalangan profesional.

“Presiden Jokowi memiliki mandat konstitusional yang besar untuk menghentikan semua itu. Negara tidak boleh kalah terhadap kaum intoleran dan rasialis. Hentikan segera agar kita bisa segera bangkit membangun perekonomian yang maju. Yang harus kita bangun sekarang adalah politik kebangsaan yang sehat. Bukan politik identitas,” tegas Gatot.

Gatot menyatakan, MPD saat ini bangkit kembali karena melihat situasi kebangsaan yang kian tidak sehat setelah munculnya politik identitas yang mengancam keutuhan bangsa.

Masyarakat Profesional Untuk Demokrasi (MPD) lahir pada 14 Januari 1998, empat bulan sebelum tirani Orde Baru di bawah rezim Suharto terjungkal. Berbagai aksi digelar, antara lain di Bursa Efek Indonesia, sebagai reaksi atas kian membusuknya perekonomian nasional pada saat itu.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR