Mulai Selasa Depan, Warga Miskin Tidak Bayar PBB

Camat Bogor Selatan Usman TZ /Foto: Eko Octa

BOGOR – Pekan depan, tepatnya Selasa (23/2/2016), Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto akan menggratiskan biaya Pajak Bumi Bangunan (PBB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), bersamaan dengan diedarnya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Tidak hanya itu, kabar gembira lain bagi warga tidak mampu yakni akan ada pembagian sertifikat gratis kepada 5000 kepala keluarga.

“Iya, kami juga sudah mendapat pemberitahuan terkait akan ada pembebasan PBB bagi MBR dan pembagian sertifikat gratis dari BPN. Kita sudah saling berkoordinasi,” kata Kabid Pendaftaran dan Pendataan pada Dispenda Kota Bogor, Bambang Suhermawan kepada indeksberita.com, Jumat (19/2/2016).

Penuturannya, catatan MBR di Kota Bogor yang terdata di Dispenda jumlahnya mencapai 50 ribuan KK.

“Tapi, angka ini mungkin masih berubah. Karena, kita belum data resminya. Menyoal pembagian sertifikat gratis, mungkin tahapan awal dibagikan 5000 sertifikat terlebih dahulu. Sementara, PBB yang digratiskan bagi warga MBR adalah yang pembayaran PBB-nya senilai dibawah Rp100 ribu,” ucapnya.

Terpisah, Camat Bogor Selatan, Usman TZ saat ditemui di ruang kerjanya mengaku sangat mengapresiasi program pemerintah pembagian sertifikat gratis oleh BPN dan pembebasan biaya PBB untuk keluarga tidak mampu.

“Saya senang sekali karena ini merupakan bagian ikut mensejahterakan warga tidak mampu. Kami, jajaran kecamatan akan mendukung penuh terkait kebutuhan admisnitratifnya, bersama kantor kelurahan terkait,”tukasnya.

Lebih lanjut Usman TZ mengatakan, sebelumnya di Pabuaran dan Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan juga pernah diberikan sertifikat gratis.

“Masing-masing lokasi diberikan 40 sertifikat untuk MBR. Kedepan, terkait sertifikasi gratis masal, terkait biaya kemungkinan akan dibantu dana dari APBD Kota Bogor atau CSR dari perusahaan yang saat ini raperda-nya sedang dilakukan pembahasan.

Adanya program kepemilikan sertifikat cuma-cuma serta PBB gratis, sebutnya,  nantinya akan mampu memberdayakan masyarakat secara ekonomi.

“Paling tidak mendatang, keluarga tidak mampu bisa membuat usaha atau nilai tambah ekonomi dari jaminan sertifikat,” tuntasnya. (eko)

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR