Mungkinkah Andika Sebagai Wakil Panglima TNI ?

KSAD Jendral TNI Andika Perkasa (foto wikipedia). Andika Perkasa disebut banyak pihak sebagai calon Wakil Panglima TNI.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 66 Tahun 2019 tentang Organisasi TNI, yang baru saja diterbitkan, jabatan Wakil Panglima TNI kembali dihidupkan. Jabatan Wakil Panglima TNI sempat ada di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur, 1999 – 2001), yang entah kenapa kemudian dihapuskan oleh rezim berikutnya.

Di masa Orde Baru juga sempat ada jabatan Wapangab (Wakil Panglima ABRI), namun riwayatnya juga tidak lama. Salah satu tokoh legendaris yang sempat menjadi Wapangab adalah Jenderal Soemitro, yang kariernya kandas pasca-Peristiwa Malari (1974). Posisi Wakil Panglima yang kadang muncul, untuk kemudian hilang lagi, menjadikan posisi ini sebagai tentatif dan politis.

Sejak awal saya sudah menduga, bila sekarang jabatan Wakil Panglima TNI diaktifkan kembali, memang sengaja “disediakan” untuk AD, bila Panglima-nya adalah dari AU (seperti sekarang) atau AL. Situasi seperti inilah yang dulu pernah terjadi di masa Gus Dur, dimana Panglima TNI dijabat oleh Laksamana Widodo AS, dan Wakil Panglima-nya adalah Jenderal Fachrul Razi (kini Menteri Agama). Pertanyaannya sekarang, siapa kira-kira yang akan menjadi Wakil Panglima tersebut?
Andika dan bayang-bayang Hendro

Saya sendiri memperkirakan Jenderal Andika Perkasa (KSAD, Akmil 1987) akan mengisi posisi Wakil Panglima TNI. Pada periode kedua pemerintahannya, Jokowi bisa lebih “bebas”, artinya Jokowi juga ingin bebas dari kingmaker yang selama ini selalu mengelilinginya, salah satunya adalah Hendro Priyono (ayah mertua Andika). Kingmaker di lingkaran Jokowi terlampau banyak, dan itu menjadikannya beban.

Benar, terlalu banyak kingmaker di sekitar Jokowi, selain Hendro, ada nama Luhut Panjaitan dan Megawati. Secara perlahan Jokowi akan melepasnya satu per satu, dan itu dimulai dengan Hendro. Dan sinyal melepas pengaruh Hendro, adalah dengan cara memindahkan Andika pada posisi Wakil Panglima TNI. Bila sudah lepas, Jokowi bisa segera menentukan KSAD baru, sesuai kehendaknya sendiri, dan kemungkinan besar akan diberikan pada Letjen Joni Supriyanto (kini Kasum TNI, Akmil 1986).

Pembenaran Jokowi untuk menempatkan Andika sebagai Wakil Panglima, juga sudah tersedia, bahwa KSAL akan pensiun sekitar enam bulan lagi, jadi tidak mungkin menjadi Wakil Panglima. Perkiraan itu berdasar perkiraan, mengingat Panglima TNI sudah dijabat pati TNI AU. Selain karena alasan distribusi jabatan, juga berdasar asumsi matra darat sebagai big brother, sebuah keniscayaan yang masih berlaku sampai hari ini.

Secara tradisional, ada distribusi antar-matra pada posisi Panglima TNI dan Kasum TNI, artinya figur pati yang mengisi dua pos tersebut, berasal dari matra yang berbeda. Seperti yang terjadi sekarang, posisi Panglima TNI diisi pati TNI AU, maka untuk posisi Kasum diberikan pada matra lain, dalam hal ini matra darat (Letjen Joni Supriyanto, Akmil 1986). Kini dengan adanya posisi Wakil Panglima, bisa jadi distribusi jabatan puncak pada tiga matra akan semakin mudah.

Mengurangi peran Hendro

Dalam negosiasi politik baru-baru ini sehubungan pembentukan kabinet, terlihat Hendro kurang berperan. Itu bisa dipahami, karena partai pimpinan Hendro (PKPI), tidak berhasil lolos ambang batas parlemen. Jadi PKPI hanya sekadar penggembira dalam dinamika politik hari ini. Memang resminya yang menjadi Ketua Umum PKPI adalah Diaz Hendropriyono, namun orang juga tahu, penguasa sebenarnya adalah ayah Diaz.

Bila basis massa saja kondisinya seperti itu, lalu apa yang bisa dibanggakan oleh Hendropriyono saat berhadapan dengan Jokowi. Artinya posisi tawar Hendro sudah melemah, bila Jokowi sudah bersedia memberi jalan bagi menantunya (Andika), itu sudah luar biasa. Kini adalah saat yang tepat bagi Jokowi untuk lepas dari bayang-bayang Hendro.

Sementara dari pengamatan media, terlihat ketergantungan Presiden Joko Widodo terhadap Luhut tetap saja tinggi. Cukup sering Presiden Jokowi memberi jawaban “tunggu Pak Luhut”, ketika ditemui awak media pada kasus-kasus yang pelik. Rasanya tidak berlebihan bila dikatakan, Luhut merupakan “presiden bayangan” republik hari ini. Begitu kuatnya posisi Luhut, hingga dia bisa “menitipkan” kawan dekatnya di Akmil (1970), yakni Fachrul Razi untuk menjadi Menteri Agama, posisi yang secara tradisional menjadi milik NU.

Tampaknya posisi Luhut masih kuat, sehingga Jokowi masih membutuhkan bantuannya. Beda jauh dengan Hendro Priyono yang secara perlahan mulai dikurangi perannya, hingga tiba saat nya bagi Hendro untuk lengser keprabon.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR