Narasi Kebangsaan Jokowi

Taufan Huneman (Penulis)

Setiap presiden adalah unik, selalu ada yang unsur personal, kita bisa mengenang masing-masing figur memiliki ciri sendiri, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Presiden Soekarno misalnya, memiliki kekuatan dalam konsep kebangsaan. Kita sebagai bangsa sungguh beruntung, memiliki Presiden (pertama) ibarat mata air yang terus memberi inspirasi bagi masalah kebangsaan.

Gagasan kebangsaan Bung Karno selalu aktual, utamanya di saat negeri kita dilanda prahara disintegrasi. Dan selalu ada yang linier dalam sejarah. Indonesia hari ini mirip dengan era Soekarno dulu, ketika gerakan primordial merebak di Tanah Air. Bila di era Soekarno separatisme berdasarkan alasan geografis, di era Presiden Jokowi “separatisme” berdasarkan faktor primordial, dengan kata lain, yang dihadapi Jokowi jelas lebih kompleks.

Seraya terus memikirkan problem riil di tengah masyarakat, seperti ikhtiar meningkatan kesejahteraan rakyat, Jokowi masih dihadang soal primordial, sebuah isu abad pertengahan bagi negara maju. Kita sedang menjadi saksi, kini Jokowi sedang menyusun narasinya sendiri, sebagaimana presiden-presiden sebelumnya.

Rumah Bersama Sebagai Sebuah Narasi

Sejak dilantik sebagai Presiden pada Oktober 2014, beban politik Jokowi luar biasa berat. Pada era Jokowi inilah, demokrasi menjadi paradoks, bagaimana demokrasi dijadikan tunggangan kelompok-kelompok intoleran dan radikal, yang justru berdampak pada terbelahnya masyarakat. Salah satu contoh, terkait penerbitan Perppu Ormas setahun lalu, padahal Jokowi bermaksud sekadar menertibkan gerakan yang dinilai membahayakan Pancasila, namun justru ada pihak yang menyebut Jokowi kini cenderung otoriter. Tak kurang dari seorang pimpinan lembaga negara yang “menuduh” Jokowi seperti itu.

Jokowi sejatinya ingin mewujudkan gagasan Indonesia sebagai rumah bersama, tempat bernaung bagi seluruh warga tanpa memandang latar belakang suku, ras, agama, atau kelompok. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi selalu mengingatkan, agar masyarakat selalu bersatu, rukun dan bersaudara, kendati ada pemilihan bupati, wali kota, gubernur, bahkan pemilihan presiden sekalipun.

Pandangan Jokowi muncul berdasarkan realita, Indonesia sebagai negara yang sangat besar dan luas, memang terbentuk dari penduduk yang beragam dari segi agama, suku, adat istiadat, bahasa daerah, dan seterusnya. Tersebar pada sekitar 17.000 pulau dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas di utara sampai Pulau Rote di selatan.

Karenanya persatuan, persaudaraan, dan kerukunan, merupakan aset terbesar bangsa ini, sehingga peristiwa politik seperti pilkada atau pilpres, jangan sampai merusak nilai-nilai luhur bangsa tersebut. Nilai luhur bangsa merupakan modal sosial yang bisa diandalkan untuk menjadi negara dan bangsa yang besar. Sesuai visi kebangsaan Jokowi, nilai-nilai inklusivitas perlu dijaga dan dirawat di Indonesia.

Anomali

Salah satu pengalaman yang masih segar dalam ingatan adalah Pilkada Jakarta 2017, ketika masyarakat Jakarta dan sekitarnya, seolah “terbelah” melalui isu primordial. Bagaimana isu primordial dieksploitasi sedemikian rupa, sehingga terjadi polarisasi tajam di masyarakat. Membelah masyarakat untuk mencapai kemenangan, adalah kesia-siaan belaka, karena mengingkari jati diri keberagaman bangsa kita.

Mencapai kejayaan dengan cara “membelah” masyarakat adalah anomali dalam tujuh dekade di alam kemerdekaan. Model polarisasi masyarakat berdasarkan sentimen primordial sebenarnya bukan fenomena baru. Pada awal tahun 1960-an, indonesianist Herbert Feith mengintrodusir teorinya soal politik aliran. Singkatnya, pendekatan primordial telah menjadi genre tersendiri dalam politik Indonesia, termasuk yang kita saksikan dalam Pilkada Jakarta tahun kemarin.

Asumsi selama ini mengatakan, bahwa setiap konflik horizontal yang terjadi selama ini merupakan dampak dari persaingan di tingkat elite. Namun menggunakan pendekatan primordial untuk meraih kekuasaan, bukanlah cara yang simpatik.

Potensi kasus primordial bisa diatasi dengan kepemimpinan yang sigap, agar kasus itu tidak sempat membesar. Seperti pernah ditunjukkan Pangdam Siliwangi (saat itu) Mayjen Moeldoko, saat mengatasi “kasus Cikeusik” di daerah Pandeglang, Banten, tahun 2011. Sekadar informasi Jenderal (Purn) Moeldoko sekarang menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Narasi besar

Demikian juga dengan Jokowi, yang menyampaikan metafora terkait cara menghadapi potensi gerakan primordial, Jokowi memberi gambaran ibarat paduan suara. Saat menerima para uskup agung dan pemenang Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) 2018 di Istana Bogor baru-baru ini, Jokowi mengatakan, dalam paduan suara kita banyak belajar tentang tenggang rasa, saling menghargai, dan membangun toleransi yang sangat relevan dengan Indonesia hari ini.

Pada level gagasan, metafora itu sudah cukup memadai dalam memahami realita pluralisme di Tanah Air. Dan bisa dijadikan panduan dalam menyusuri peta jalan (road map) menuju Indonesia yang damai dan sejahtera. Bila masih ada yang memaksakan kehendak, selain mengingkari aspirasi demokrasi, pihak dimaksud bisa dikatakan bebal dan sesat pikir. Adakah istilah lain yang lebih tepat dari itu?

Kita akan menjadi saksi, bagaimana Jokowi menyusun narasinya sendiri. Jokowi sedang menyambut momentum historisnya. Dalam menggambarkan momentum historis, ada istilah asing (Belanda) yang sering digunakan, yaitu eenmalig (sekali saja). Istilah ini untuk menggambarkan, bahwa sebuah peristiwa besar atau kesempatan emas, biasanya hanya datang sekali saja.

Maknanya mirip dengan peribahasa kita: kesempatan tidak pernah datang dua kali. Karena itu seseorang “dituntut” selalu siap untuk menyongsong kesempatan sejarah yang menghampirinya, agar kemudian bisa muncul di panggung sejarah dalam waktu yang tepat. Kesempatan sejarah inilah yang dianggap eenmalig. Karena selain langka, biasanya datangnya juga mendadak. Hari ini adalah kesempatan bagi Pak Jokowi untuk merespons momentum sejarah tersebut.

Keberagaman adalah keniscayaan bagi bangsa kita. Bagaimana mungkin bangsa yang telah dibangun dengan susah payah oleh para the founding fathers dan para pejuang kemerdekaan, akan dirusak berdasarkan ikatan primordial, oleh segelintir politisi kemarin sore. Kepemimpinan Jokowi juga keniscayaan, bersama Jokowi kita jaga pluralisme di Tanah Air sepanjang masa.

 

Penulis Taufan Huneman, Sekjen Forum Nasional Bhineka Tunggal Ika

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR