OJK Akan Awasi Koperasi dan LKM yang Menyalurkan Modal Usaha Sektor Perikanan dan Kelautan

Peserta sosialisasi program dana bergulir modal usaha sektor Perikanan di Kabupaten Sorong dan Raja Ampat, Papua Barat, Selasa (18/10/2017). (Foto: Istimewa)

Sorong – Pemerintah menyalurkan dana bergulir untuk modal usaha perikanan dan kelautan, yang disalurkan melalui koperasi dan lembaga keuangan mikro (LKM). Ijin operasi lembaga tersebut dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga OJK akan awasi koperasi dan LKM yang menyalurkan modal usaha sektor perikanan dan kelautan.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kementerian Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP), Syarif Syahrial, dalam acara sosialisasi program dana bergulir modal usaha sektor Perikanan di Kabupaten Sorong dan Raja Ampat, Papua Barat, Selasa (18/10/2017). Acara tersebut juga melibatkan Kementerian Koperasi dan UKM.

Sosialisasi program dana bergulir dimaksud untuk menjelaskan bahwa dana yang diberikan melalui BLU LPMUKP merupakan pinjaman, bukan hibah. Dana ini akan disalurkan kepada kelompok-kelompok perikanan yang telah memiliki badan hukum berbentuk koperasi.

Diharapkan dengan sosialisasi ini, dana pinjaman tersebut dapat disalurkan dengan tepat sasaran, dan dikelola dengan penuh tanggung jawab. Dengan begitu, dana yang diterima dapat dikembalikan dan digulirkan kembali kepada kelompok atau Badan Hukum Koperasi lain.

Sektor yang mendapat pinjaman: di bidang tangkap/penangkapan ikan, jaring, budi daya ikan, pengolahan, pemasaran hasil perikanan, usaha garam, kedai pesisir, wisata bahari, wisata kuliner khusus ikan, serta homestay. Bentuk pinjaman langsung baik perorangan/usaha mikro atau Badan Hukum Koperasi/Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Direktur BLU LPMUKP, Syarief Syahrial menjelaskan, ada persyaratan permodalan untuk mendirikan Koperasi Jasa LKM. Jumlah permodalan yang disyaratkan jumlahnya berbeda sesuai wilayah operasinya.

“Mendirikan Koperasi Jasa LKM harus mempunyai modal Rp 50 juta untuk tingkat kelurahan. Untuk tingkat kecamatan besarnya Rp 100 juta, sedangkan tingkat kabupaten sebesar Rp 500 juta,” demikian penjelasan Syarief.

Sedangkan proses pengesahan Badan Hukum Koperasi dan LKM, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang PerKoperasian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013  tentang Lembaga Keuangan Mikro, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permen 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi.

Setelah memiliki Badan Hukum, lembaga tersebut harus mengurus izin usaha Koperasi dan LKM dari OJK. Disetiap provinsi sudah ada perwakilan OJK dan apabila dari kabupaten/kota akan mendirikan Koperasi Jasa dan LKM dapat datang langsung ke kantor OJK di tingkat Provinsi.

“Selanjutnya OJK akan mengawasi koperasi dan LKM yang menyalurkan modal usaha sektor perikanan,” ujar Syarif lagi.

Pemahaman Tata Kelola pelaksanaan pinjaman modal usaha dari LPMUKP diharapkan akan dapat membangun perekonomian para nelayan di Indonesia, mendorong dan mempercepat pembangunan khususnya di daerah pesisir di Indonesia melalui kelompok-kelompok nelayan untuk membentuk Badan Hukum Koperasi.

“Sehingga nelayan dapat mengelola, memproduksi dan memasarkan hasil tangkap ikan melalui Koperasi. Untuk mengembangkan usahanya para nelayan dapat memanfaatkan pinjaman dana bergulir dari LPMUKP dan mengembalikan tepat waktu,” kata Syarief dalam siaran persnya, Rabu (18/10/2017).

Asisten Deputi Penyuluhan pada Deputi Bidang Kelembagaan, Kemenkop dan UKM Retno Endang Prihantini, menegaskan Koperasi Jasa LKM melayani anggota dan masyarakat, serta didirikan dalam rangka membantu usaha mikro dan kecil mengembangkan usahanya.

“Setiap masyarakat yang akan mendirikan koperasi harus memahami Badan Hukum Koperasi sebagai badan usaha, jenis koperasi yang akan dibuat, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi, modal koperasi berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman serta modal penyertaan,” jelas Retno.

Acara sosialisasi kurang lebih 100 peserta dari Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat. Masing-masing kegiatan tersebut dihadiri oleh para pendamping penerima dana bergulir dan para nelayan/perikanan serta Koperasi. Peserta sangat antusias dalam mengikuti acara sosialisasi yang telah diselenggarakan sejak 12-14 Oktober 2017 tersebut.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR