Pahami Perbedaan Sertipikat Hak Atas Tanah Dan Perhutanan Sosial

Pembagian sertipikat PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Foto Biro Hukum dan Humas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Kepastian hukum menjadi salah satu unsur yang penting bagi para kepemilikan tanah, minimnya pemahaman atas perbedaan sertipikat hak atas tanah dan Surat Keputusan (SK) mengenai Perhutanan Sosial di kalangan masyarakat.

Ketimpangan pemilikan tanah kerap menjadi permasalahan yang ramai dibicarakan. Sementara kegiatan sertipikasi justru bagian segelintir dari yang disebut Reforma Agraria.

Upaya penyelesaian tanah harus ditangani secara serius oleh Pemerintah, fokus utama adalah pembenahan kemiskinan dan kesenjangan agar berkurang dan semakin menuju pemerataan ekonomi. Wujudnya adalah kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah.

Guna menjamin kepastian hukum, oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia di luar wilayah kawasan hutan. Kegiatan tersebut meliputi pengukuran dan pemetaan, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, serta pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat atau yang kita kenal sebagai Sertipikat.

Jadi sertipikat adalah tanda bukti hak atas tanah yang dapat diberikan kepada seseorang baik perorangan maupun badan hukum. Untuk melaksanakan pendaftaran tanah tersebut dilakukan melalui Pendaftaran Tanah Secara Sistematis dan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik.

Pendaftaran Tanah Secara Sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.

Pendaftaran Tanah Secara Sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.

Mengingat pendaftaran tanah secara sistematis pada umumnya bersifat massal dan besar-besaran, maka untuk melaksanakannya Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Panitia yang khusus dibentuk untuk itu (Panitia Ajudikasi dan Satgas).

Untuk mencapai target yang sangat besar tersebut saat ini dibuka peluang kepada masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menunjuk juru ukur berlisensi dan pengumpulan data yuridis yang dilaksanakan oleh aparat desa, TNI/Polri, dan masyarakat.

Percepatan pendaftaran tanah di Indonesia telah ditetapkan dengan target yang sangat besar yaitu di tahun 2017 sebanyak 5 juta bidang, tahun 2018 sebanyak 7 juta bidang, tahun 2019 sebanyak 9 juta, dan seterusnya masing-masing 10 juta bidang, sehingga diharapkan pada tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia telah terdaftar (± 126 juta bidang).

Adapun manfaat Sertipikat bagi masyarakat adalah memberikan kepastian dan perlindungan hukum Hak Atas Tanah. Dengan adanya Sertipikat, maka aset yang dimiliki masyarakat menjadi bersifat dapat diagunkan ke bank serta sebagai jaminan yang aman yang diperlukan dalam pengajuan kredit perbankan sehingga masyarakat mempunyai modal usaha.

Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat. Pengelolaan itu dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat berupa pengelolaan Hutan Desa, Izin Usaha Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan atau pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya hutan.

Pelaku Perhutanan Sosial adalah kesatuan masyarakat secara sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia, yang tinggal di kawasan hutan, atau di dalam kawasan hutan negara, yang keabsahannya dibuktikan lewat Kartu Tanda Penduduk, dan memiliki komunitas sosial berupa riwayat penggarapan kawasan hutan dan tergantung pada hutan, dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.

Dalam rangka kegiatan Perhutanan Sosial dimaksud, kepada masyarakat diberikan dalam bentuk izin pengelolaan sumber daya pada kawasan hutan dan bukan merupakan bukti kepemilikan Hak Atas Tanah, sehingga perbedaan Sertipikat Hak Atas Tanah dengan Perhutanan Sosial adalah Sertipikat merupakan tanda bukti kepemilikan Hak Atas Tanah, sedangkan Perhutanan Sosial merupakan izin pengelolaan kawasan dan bukan sebagai bukti kepemilikan Hak Atas Tanah.

Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial sangatlah dibutuhkan untuk memberikan hak kepada masyarakat untuk mengelola hutan dan mengembangkan eknomi dan tanah.

 

(Biro Hukum dan Humas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional)

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR