Pakde Karwo: 43 Tahun Mandek, Proyek Umbulan Akhirnya Tuntas

​Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan yang mandek selama 43 tahun akhirnya tuntas, Rabu (13/7), dengan ditandatanganinya Surat Persetujuan Kelanjutan Proyek SPAM Umbulan dari Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf yang diserahkan kepada Kementerian Keuangan.

Penadatanganan itu disaksikan oleh Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo (Pakde Karwo), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, dan Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian RI Lukita Dinarsyah Tuwo, di Ruang Rapat Mahakam Lt. III Gedung Ali Wardhana, Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Pusat.

Penyelesaian proyek ini merupakan langkah maju dari Rapat Koordinasi Tindak Lanjut untuk Percepatan Proyek SPAM Umbulan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Darmin Nasution.

Darmin menyepakati untuk menyelesaikan proyek SPAM Umbulan dengan melakukan “financial closing” dan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) SPAM Umbulan pada 21 Juli 2016 mendatang di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.

Seusai menyatakan kesepakatan, Menko Perekonomian menemui Presiden RI Jokowi dan rakor dilanjutkan oleh Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian RI Lukita Dinarsyah Tuwo.

IMG-20160714-WA0003Dalam kesempatan itu, Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo mengatakan, proyek SPAM Umbulan sudah diawali pembahasannya sejak tahun 1973. Namun pihaknya baru menangani dan terus melakukan upaya penyelesaian masalah SPAM Umbulan pada tahun 2015. Pada Januari 2015 telah dilakukan Viability Gap Fund (VGF) dan Agustus 2015 baru dilakukan lelang.

“Akhirnya selama 43 tahun sejak tahun 1973, proyek SPAM Umbulan tuntas hari ini. Praktis SPAM Umbulan ini ditangani sejak 2015. Hari ini juga sudah ditandatangani semua baik dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan maupun Pemprov Jatim,” ujar Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim yang sumringah menunjukkan Surat Persetujuan Kelanjutan Proyek SPAM Umbulan yang ditandatangani dan distempel basah oleh Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf.

Pakde Karwo menjelaskan, penyelesaian SPAM Umbulan ini sangat penting karena berkaitan dengan pelayanan publik di bidang air minum bukan hanya air bersih. SPAM Umbulan ini dapat menghasilkan 4.000 liter per detik.

Proyek ini dapat melayani kebutuhan air minum yang berkualitas bagi lebih dari 1,3 juta jiwa masyarakat Jatim, khususnya pada 3 kabupaten dan 2 kota yakni Kab. Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, Kota Pasuruan, dan Kota Surabaya. Proyek ini diharapkan dapat selesai pada tahun 2019.

Sementara itu, Menko Perekonomian RI Darmin Nasution mengatakan, proyek SPAM Umbulan ini penting dan prestisius. Kalau diurut ke belakang, proses ini sudah ada sejak tahun 1973an atau 40 tahunan yang lalu.

“Buat kita ini proyek penting. Sudah ada proses selama 40 tahun. Kalau tidak diselesaikan segera, ini menjadi hal yang tidak benar,” tegasnya.

Menurut Darmin, pola Kontrak Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KKPBU) SPAM ini merupakan proyek pertama yang tersulit  karena  melibatkan banyak kabupaten/kota.

Senada dengan Menko Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengatakan, KPPBU SPAM ini bisa menjadi lesson learned, menjadi pola ke depan. Pola KKPBU ini bisa menjadi contoh baku untuk berbagai proyek infrastruktur lainnya seperti SPAM di daerah lain, listrik, jalan tol dan sebagainya.

“Kalau ada kasus seperti  ini yang melibatkan daerah. Tidak berlarut-larut sampai  bertahun-tahun.  Paling tidak bisa diputuskan di tingkat dirjen,” kata Sofyan Djalil.

Pola kerjasama melalui KKPBU ini, lanjut Sofyan Djalil, juga bisa menjadi alternatif untuk menampung dana hasil Tax Amnesty untuk membiayai  berbagai proyek infrastruktur seperti listrik, air, rumah sakit (teaching hospital), dan sebagainya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf menjelaskan, pihaknya telah menandatangani surat persetujuan kelanjutan proyek SPAM Umbulan ini sebagai persyaratan untuk Kementerian Keuangan dalam mengeluarkan Viability Gap Fund (VGF).

“Jadi pada prinsipnya Pemkab Pasuruan mendukung. Saya menyampaikan poin-poin yang ditekankan DPRD Kabupaten Pasuruan. Semua dipenuhi oleh kementerian dalam rapat tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, hasil rapat sebelumnya yang dilaksanakan di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Pusat, tanggal 22 Juni 2016 yang lalu, telah disepakati solusi pembiayaan bersama yang disampaikan Gubernur Soekarwo.

Adapun solusinya yakni sharing pembiayaan baik dari APBN Pusat dari Kementerian PU, APBD Pemprov Jatim, APBD Pemkab Pasuruan. Sehingga hal tersebut tidak terlalu memberatkan APBD Kabupaten Pasuruan.

Usulan solusi tersebut ditanggapi positif Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Keterpaduan Pembangunan Danis H. Sumadilaga, serta Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf.

Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf dan perwakilan dari kabupaten Gresik, kotamadya Surabaya, kotamadya Pasuruan dan kabupaten Sidoarjo.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR