Paket Ekonomi X, DPR Nilai Logika Pemerintah Terbalik

Jakarta – Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution telah mengumumkan paket kebijakan ekonomi X di Istana Kepresidenan pada Kamis (11/2). Dalam paket tersebut, pemerintah menambah 19 bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). Dan paket kebijakan ekonomi tersebut, juga mengubah Daftar Negatif Investasi yang sebelumnya sudah direvisi melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan.

Paket ini menaikan peesentasi saham modal asing di beberapa sektor. Persentasi kenaikan tersebut meningkat pesat, bahkan ada beberapa bidang usaha meningkat menjadi 100%, seperti pengusahaan jalan tol, pembentukan lembaga pengujian perangkat telekomunikasi dan tes laboratorium. baca: Paket Kebijakan Ekonomi X Merangsang Investasi dan Melindungi UMKMK

Menaggapi hal itu, Anggota DPR RI, Effendi Simbolon menilai hal tersebut adalah indikator pemerintah masih memilah-milah mana yang bisa diupayakan untuk diupayakan, dan diusahakan oleh pengusaha lokal kita.

“Tapi kalo begini, ya sama analoginya seperti bebas visa itu, berdalih dapat devisa,” ujarnya seusai rapat gabungan Komisi I dan Komisi III DPR RI bersama Menko Polhukam dan beberapa lembaga, di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/2). Selanjutnya, Effendi simbolon pun ikut bingung dengan logika berfikir pemerintah, karena ia menilai keputusan yang diambil oleh pemerintah mengenai Paket Ekonomi X tersebut terlihat tidak rasional, logikanya terlihat semuanya terbalik.

“Logikanya semuanya terbalik gitu, jadi memancing orang marah memang,” tambahnya.
Lebih lanjut, Politisi PDI Perjuangan tersebut mengomentari rencana pembangunan proyek kereta cepat Jakarta- Bandung yang dinilai kurang visble, dan terlihat hanya menguntungkan beberapa pihak saja yang ingin mengambil keuntungan dafri proyek pembangunan kereta cepat tersebut.

“Udah jelas-jelas mau ngerampok, gue makanya akhirnya bilang Alhamdulillah deh. Mungkin itu caranya biar mereka masuk KPK kali nanti, Kita ngingetin sebagai teman, disangka beda, kita ngingetin baik-baik, dimana ada satu per kilo meter 33 juta dolar, dari hongkong, gak pake APBN, gundulmu. Kalo gitu BUMN tarik semua, itu bukan PMA, peminjaman semuanya,” Tandasnya.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR