Panglima TNI dan Masalah Perdesaan

Foto ilustrasi Panglima TNI dan masalah perdesaan (dokumentasi Kodim 0728/Wonogiri).

Ada fenomena yang menarik dari dua Panglima TNI terakhir, yaitu Jenderal Purn Moeldoko (Akmil 1981, lulusan terbaik) dan Jenderal Gatot Nurmantyo (Akmil 1982), dimana keduanya memiliki perhatian khusus pada masalah perdesaan. Rintisan Jenderal Moeldoko sejak menjadi Pangdam Siliwangi, yang memanfaatkan lahan tidur di Provinsi Jabar dan Provinsi Banten, kemudian menjadi inspirasi bagi penerusnya, ketika Jenderal Gatot Nurmantyo (selaku KSAD) mencanangkan program TNI AD terlibat dalam ketahanan pangan.

Gagasan dua jenderal di atas merupakan terobosan penting, mengingat sumber daya TNI terbilang besar. Sungguh sayang bila tidak dimanfaatkan secara optimal, ketika konflik separatis sudah sampai pada tingkat minimal. Yang tinggal adalah pengamanan rutin perbatasan, yang bisa dilakukan bergiliran oleh satuan di bawah Kodam atau Kostrad.

Bermula dari opster 

Sumbangsih  di bidang kesra menjadi relevan dibicarakan, di tengah situasi memprihatinkan bangsa sekarang. Menilik Perang Kemerdekaan dulu, anggota TNI selalu bahu-membahu dengan rakyat, baik untuk kepentingan kemiliteran (tempur) maupun untuk kesejahteraan. Saat operasi tempur berlangsung, rakyat yang mendukung TNI dalam urusan logistik. Ketika pertempuran mereda, giliran TNI  yang membantu rakyat dalam perbaikan infrastruktur.

Pengalaman di masa Perang Kemerdekaan bisa disebut bentuk praktik awal, apa yang kemudian dikenal sebagai konsep OMSP (Operasi Militer Selain Perang), ketika konsep OMSP sendiri belum familier saat itu. Pengalaman selama perang kemerdekaan merupakan landasan bagaimana prajurit TNI harus bersikap terhadap rakyat, baik hari ini maupun di masa yang akan datang.

Kerja sama yang erat dengan rakyat, memang menjadi ciri khas TNI sejak kelahirannya, yang kini dilanjutkan dengan opster (operasi teritorial) yang disebut TMMD. Seperti yang terjadi di Jabar misalnya, rakyat Jabar bersama anggota satuan Siliwangi senantiasa sapapait samamanis (bersama-sama dalam pahit manisnya perjuangan) dalam menghadapi setiap rintangan. Kerja sama Siliwangi dan rakyat Jawa Barat merupakan catatan sejarah yang tak dapat dihapus begitu saja.

Siliwangi sebagai model 

Ada metafor yang bagus untuk menggambarkan kondisi alam  Jabar, disebutkan tanah Parahiangan ibarat sekeping tanah surga yang terlempar ke Bumi. Alangkah sayangnya bila kondisi geografis yang mendukung ini tidak dimanfaatkan. Bila program pertanian ini telah membuahkan hasil kelak, distribusinya bisa memanfaatkan  infrastruktur yang tengah giat dibangun pemerintahan Presiden Jokowi. Selain untuk konsumsi dalam negeri, syukur-syukur bisa juga menjadi komoditas ekspor.

Berdasar pertimbangan posisi dan kondisi geografis itu pula, Kodam Siliwangi (di masa Pangdam Mayjen Moeldoko) mengambil inisiatif untuk andil dalam program agrikultur, dengan mendorong kelompok petani muda  memanfaatkan lahan tidur milik TNI AD. Dengan bekerjasama dengan IPB, yang memiliki kompetensi dalam hal pengembangan agrikultur, untuk berpartisipasi dalam penyuluhan dan supervisi teknis.

Program ini dilanjutkan Jenderal Gatot, yang ingin melihat kembali Jabar, dan Indonesia,  sebagai lumbung padi nasional, sekaligus mengembangkan potensi petani muda. Pada saat yang hampir bersamaan, TNI juga menggelar program pemberdayaan kaum nelayan muda, mengingat populasi nelayan, khususnya di pantura Jawa, terbilang tinggi.

TNI memfasilitasi bagi pemuda yang ingin menekuni profesi sebagai nelayan atau petani. Masa depan bangsa kita ada di wilayah itu, yakni produk pertanian dan bahari. Sesuai dengan imajinasi Indonesia sebagai “Poros Maritim Dunia”.

Pengalaman Kodam Siliwangi di masa lalu, yang memelopori program Operasi Bakti (pembangunan infrastruktur) dan Operasi Karya (pemberdayaan ekonomi),  bisa dijadikan sumber inspirasi sehingga opster selalu aktual.  Realitas kesenjangan ekonomi, bila tidak diatasi secara bertahap, dikhawatirkan memunculkan frustrasi kolektif, dan bisa berlanjut pada keresahan di masyarakat.

Masalah agraria 

Dari masa ke masa, bahkan sejak masa kolonial, negeri ini selalu ditandai dengan masalah  agraria  kronis dan meluas. Kasus-kasus konflik agraria tersebar di seluruh penjuru tanah air. Bila kita monitor berita dari media cetak atau  online, setiap hari selalu ada kasus agraria  muncul, salah satu yang paling sering diberitakan adalah penggusuran.

Secara kebetulan Moeldoko baru saja diangkat sebagai Ketua Umum HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), ini bisa dijadikan momentum beliau untuk medan pengabdian bagi petani, dan turut mengatasai konflik agraria, yang sudah dirintisnya sejak menjadi Pangdam Siliwangi (2011). Jawa Barat memang sebuah ironi, di balik panorama alamnya yang indah, juga menyimpan potensi konflik agraria yang berkepanjangan.

Salah satu program HKTI yang bisa dikedepankan Moeldoko adalah, bersinergi dengan pemerintahan Jokowi, yang sedang giat melaksanakan sertifikasi tanah. Bila di masa Orde Baru, program HKTI sekadar mendukung organisasi induknya, yaitu Golkar, kini di masa kepemimpinan Moeldoko, perlu ada terobosan, agar para petani merasa ikut memiliki HKTI juga.

Ada masalah krusial dalam sertifikasi, mengingat sertifikasi yang dicanangkan rezim Jokowi meliputi tanah yang sangat luas, yang tidak terbayangkan sebelumnya, dan program ini tidak sanggup dilaksanakan oleh pemerintahan sebelum Jokowi. Yang harus dijaga adalah, agar program sertifikasi yang sangat masif ini jangan sampai menimbulkan konflik baru di kemudian hari, terutama konflik antara rakyat dan TNI.

Demikian juga dengan Jenderal Gatot Nurmantyo, inisiatifnya dalam swasembada beras, yang kemudian diteruskan pada pimpinan AD berikutnya, telah ikut mengurai problem utama di perdesaan, yakni kesinambungan hasil komoditi (utamanya padi) dan menjaga stabilitas harga jual pascapanen. Partisipasi ini merupakan jejak penting Jenderal Gatot dalam menjaga ketahanan pangan.

Bila segala capaian ini kemudian dikapitalisasi untuk kepentingan agenda berikutnya, semisal untuk Pilpres 2019, biarlah itu berjalan secara alamiah. Yang lebih utama, segala kemampuan dan potensi dari seorang perwira tinggi, harus ada saluran positifnya. Bangsa ini akan merugi bila tidak memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki.

 

Aris Santoso, sejak lama dikenal sebagai pengamat militer, khususnya TNI AD. Kini bekerja sebagai editor buku paruh waktu

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR