Paradoks Kivlan dan Sindrom Purnawirawan

Publik baru saja disuguhi “drama” yang sangat konyol dari dua orang purnawirawan pati, yaitu Letjen Purn Kiki Syahnakri dan Mayjen Purn Kivlan Zen. Kebetulan keduanya berasal dari kelas yang sama saat di AMN Magelang, yakni Kelas 1971. Dalam pandangan saya (selaku pengamat TNI), Kelas 1971 termasuk istimewa, karena populasi yang menjadi jenderal terbilang banyak, salah satunya adalah Jenderal Endriartono Sutarto (mantan KSAD dan Panglima TNI). Saat Endriartono menjadi KSAD, yang menjadi WAKSAD-nya adalah Kiki Syahnakri.

Namun begitulah karena blunder satu-dua alumninya, citra Kelas 1971 sedikit terganggu. Sampai hari ini, masyarakat masih menanti-nanti apa gebrakan selanjutnya dari Kivlan terkait tanda-tanda bangkitnya komunisme dan PKI. Sementara penjelasan Kiki soal Marxisme dan Leninisme, yang sempat ramai diolok-olok di media sosial, kini sudah mulai reda. Beda dengan kekonyolan Kivlan, yang tampaknya belum akan berakhir.

Masyarakat tentu sangat terheran-heran, bahkan bisa jadi terperanjat, dengan ucapan dan tindakan Kivlan. Bagaimana mungkin seorang jenderal bisa bicara seperti itu, di luar nalar yang berlaku umum, yang pada akhirnya memukul balik dirinya sendiri.

Beberapa tipe Purnawirawan
Sikap yang ditunjukan Kivlan tersebut, sebenarnya adalah sesuatu yang biasa dilakukan purnawirawan lain. Dalam istilah yang lebih teknis, fenomena seperti itu biasa disebut sebagai post power syndrome. Namun satu hal yang harus diingat, tidak semua purnawirawan mengalami sindrom seperti Kivlan itu, tak kurang banyaknya yang menjalani masa purna tugasnya dengan tenang, nyaris tanpa dinamika.

Bila kita ingat perjalanan karir Kivlan saat masih aktif dulu, kita bisa mafhum. Kivlan termasuk perwira yang terlalu politis. Pada penggal terakhir Orde Baru, ketika terjadi konflik (terselubung) antara ABRI Hijau (diidentikkan dengan Islam) dan ABRI Merah (nasionalis), Kivlan masuk kelompok Hijau. Kivlan bisa naik dengan cepat karena kedekatannya dengan figur Letjen TNI Purn Prabowo Subianto, yang menjadi bintang di kelompok Hijau. Ketika karir Prabowo surut di tahun 1998, turut surut pula karir Kivlan.

Secara tradisional, para purnawirawan (khususnya strata pati) tetap memperoleh posisi  khusus dalam masyarakat kita, bukan sebatas di lingkungan TNI. Mereka memiliki privilese, yang tidak diperoleh kelompok pensiunan lain. Penempatan khusus itulah, yang pada gilirannya berpengaruh pada sikap dan perilaku mereka. Dan tradisi ini sudah berlangsung sejak lama, dari generasi ke generasi.

Sehubungan demikian banyaknya purnawirawan (pati), sehingga kalau kita cermati, ternyata ada tipologi di kalangan mereka. Purnawirawiwan bukanlah entitas yang homogen. Kita ambil saja kategori yang paling ekstrem, yaitu tipe yang relatif tenang dalam menjalani masa pensiunnya. Titik ekstrem lainnya adalah, mereka yang seolah selalu gelisah. Di antara dua titik ekstrem tersebut, tentu masih ada kategori atau varian lainnya, semisal purnawirawan yang menjadi intelektual, aktif di bidang bisnis, aktif di bidang sosial atau terjun ke politik praktis. Nah, posisi Kivlan kira-kira ada pada kategori ekstrem, sebagai purnawirawan yang selalu gelisah.

Sepertinya belum ada wacana yang secara khusus membahas kehidupan para pensiunan TNI. Kiranya akan lebih mudah dimengerti, bila penjelasannya dengan memakai beberapa contoh kasus. Beberapa purnawirawan yang dianggap bisa masuk kategori tenang adalah Letjen TNI Purn Kuntara (mantan Danjen Kopassus dan Pangkostrad, AMN 1963), dan Letjen TNI Purn Johny Lumintang (mantan WAKSAD, AMN 1970).

Para purnawirawan tersebut, meski dulu sangat menonjol, namun ketika pensiun sangat jarang kita dengar kabarnya. Tampaknya ada kesengajaan dari mereka sendiri, untuk mengambil jarak dengan riil politik sehari-hari. Bahkan pilihan Johny Lumintang terbilang unik, ia pulang kampung di pelosok Minahahasa sana.

Sedang yang masuk kategori selalu gelisah, selain Kivlan, bisa disebut Mayjen TNI Purn Soehardiman (pendiri SOKSI, almarhum), Mayjen TNI Purn Herman Sarens Sudiro (penggiat olahraga tinju, berkuda dan berburu, almarhum) dan Brigjen TNI Purn Ibrahim Saleh (mantan Staf Ahli KSAD bidang Olahraga dan Kebudayaan, almarhum). Tentu daftar nama tersebut, baik yang masuk kategori tenang atau gelisah, masih bisa diperpanjang lagi, namun untuk sekadar model, kiranya nama-nama tersebut sudah cukup.

Perlu ditegaskan di sini, bahwa kategorisasi “sementara” purnawirawan tersebut, jangan dilihat dalam perspektif positif-negatif. Asumsi ini berdasar pengamatan yang (diusahakan) wajar dan obyektif. Semisal yang menyangkut nama Brigjen TNI Purn Ibrahim Saleh. Sekadar mengingatkan, Brigjen Ibrahim Saleh adalah anggota DPR yang melakukan interupsi saat SU MPR 1988, setelah itu karirnya di TNI kandas.

Kegelisahan Ibrahim Saleh bisa jadi positif, karena ia kemudian aktif menyuarakan aspirasi rakyat dengan caranya sendiri. Sosoknya sempat sering muncul bila ada aksi unjuk rasa di DPR atau di jalan-jalan protokol Jakarta. Hanya penampilannya yang sering membuat kita iba, karena jauh dari kesan selaku mantan jenderal. Benar, Brigjen Purn Ibrahim Saleh bila berpergian, sering hanya beralaskan sendal jepit dan menenteng tas kain (bahan yang biasa dipakai mengemas terigu).

Kegelisahan dalam bentuk lain, juga ditunjukkan oleh Mayen TNI Purn Soehardiman dan Mayjen TNI Purn Herman Sarens. Mereka gelisah, seolah ada obsesi yang tidak pernah tuntas. Sepertinya mereka memiliki target atau agenda pribadi, yang tidak sempat tercapai saat masih aktif dulu. Maka ketika tiba saat pensiun, mereka masih berusaha menggapainya, dengan sumber daya yang kian terbatas.

Soehardiman misalnya, sampai di usia senja masih berusaha memegang kendali SOKSI, meski generasi kepemimpinan yang lebih baru sudah muncul. Itu bisa dimengerti, karena SOKSI adalah pertaruhan bagi Soehardiman. Soehardiman membangun SOKSI sejak masih berpangkat Mayor. Praktis sejak itu, hingga mencapai strata pati, Soehardiman tidak pernah berdinas lagi di lingkungan TNI, karena lebih sibuk pada ormas yang ia bentuk.

Model kegelisahan lain bisa kita lihat pada Herman Sarens. Herman Sarens termasuk perwira yang pensiun prematur, artinya harus pensiun, sebelum waktunya tiba. Ia pensiun tak lama setelah “Peristiwa Malari” (1974). Karena dianggap dekat dengan Jenderal Soemitro, maka ia juga ikut terpinggirkan. Setelah pensiun, dalam aktivitas kesehariannya, sangat terlihat ia selalu berusaha menunjukkan, dengan berbagai cara (semisal lewat atribut yang dipakai), bahwa ia seorang mantan jenderal.

Idealnya Bagaimana
Ada ungkapan dari Jenderal Mac Arthur yang selalu diulang-ulang bila menggambarkan posisi seorang purnawirawan: “Old Soldiers never die, they just fade away.” Dalam konteks purnawirawan kita, kalimat tersebut relevan, karena purnawirawan kita juga memiliki klaim, bahwa pengabdian kepada Tanah Air tidak akan pernah berakhir.

Bila hendak mencari postur purnawirawan yang ideal, tentu jawabnya sama dengan bidang profesi lainnya, bagaimana dia bisa memberikan kontribusi dalam arti luas. Kontribusi di sini jangan diartikan melulu finansial, namun bisa berupa sumbangan pemikiran atau keteladanan dalam bersikap.

Kini telah muncul purnawirawan dari generasi yang lebih baru, yang mulai banyak memberikan sumbangan pemikiran, tidak sebatas isu-isu hankam, namun masalah sosial-politik pada umumnya, termasuk tema yang sangat spesifik semisal soal pemilu dan pilkada. Nama-nama seperti Letjen TNI Agus Wijoyo (mantan Kaster TNI, Gubernur Lemhanas), Marsekal TNI Purn Chapy Hakim (mantan KSAU), dan Jenderal TNI Purn Moeldoko (mantan KSAD dan Panglima TNI), seolah memberi angin segar di bidang pemikiran dari unsur TNI, guna meneruskan estafet generasi Letjen TNI Purn Sayidiman Suryohadiprojo dan Letjen TNI Purn Hasnan Habib (almarhum).

Aris Santoso, Pengamat TNI

 

BAGIKAN

3 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR