Partai NasDem Mengecam Pemerintah AS Yang Akui Yerusalem Sebagai Ibukota Israel

Pasca Preside AS Donald Trump mengumumkan pengakuan bahwa Kota Tua Yerusalem sebagai Ibukota Israel, protes keras dari berbagai pihak dibelahan dunia terus bermunculan. Dari dalam negeri, salah satu protes tersebut datang dari Partai Nasional Demokrat (NasDem). Dalam rilis resminya yang diterima indeksberita.com pada hari Kamis (7/12/2017), Partai NasDem mengecam pemerintah AS atas keputusannya tersebut.

“Partai NasDem menyesalkan, mengecam dan menentang tindakan sepihak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel,” demikian salah satu bunyi rilis DPP Partai NasDem itu.
Partai NasDem meyakini bahwa upaya-upaya resolusi konflik yang dilakukan sejauh ini melalui proses perdamaian multilateral bersama lembaga-lembaga internasional terkait adalah usaha yang tepat untuk menjaga perdamaian di tanah Palestina dan Israel.

Proses perdamaian, menurut Partai NasDem tetap dijalankan dan menjadi acuan bagi terciptanya solusi damai antara Israel dan Palestina. Namun keputusan sepihak dari Presiden Trump tersebut dinilai telah menodai terciptanya proses damai dari konflik Palestina-Israel.

“Karena itu, kami mendesak, hasil sidang darurat yang akan segera diselenggarakan oleh Dewan Keamanan PBB agar dapat menghentikan tindakan sepihak Amerika Serikat tersebut,” tegas Partai NasDem dalam rilis tersebut.

Selain itu, Partai besutan Surya Paloh ini juga mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam situasi saat ini. Karena menurut Partai NasDem, Indonesia tetap dalam prinsip sesuai konstitusi untuk menentang penjajahan di atas dunia dan oleh karena itu mendukung kemerdekaan Palestina .

Sebelumnya, Rabu (6/12/2017) Presiden AS Donald Trump secara resmi mengumumkan bahwa Pemerintah Amerika Serikat secara resmi mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel. Trump bahkan memerintahkan agar kantor Kedutaan Besar AS di Tel Aviv segera dipindahkan ke Yerusalem.

Sebelum pengumuman tersebut, beberapa pihak termasuk Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla dan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, sudah meminta Presiden agar membatalkan keputusanya. Kecaman keras sebelumnya juga datang dari Pemerintah Turki, Iran, Tiongkok bahkan Sekutu AS, Perancis juga menentang keputusan Trump tersebut.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR