Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Ancam Demokrasi Indonesia

Direktur Politik dan Hukum WAIN Advisory Indonesia, Sulthan Muhammad Yus (dokumen)

Direktur Politik dan Hukum WAIN Advisory Indonesia, Sulthan Muhammad Yus mengatakan, pemuatan kembali Pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam RUKUHP menjadi tandatanya, pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan pada tahun 2006 karena bertentangan dengan UUD NRI 1945.

“Rasionalisasi pemerintah yang menganggap pasal penghinaan ini sebagai bentuk kepastian dan perlindungan hukum bagi Presiden dan Wakil Presiden sebagai simbol negara jelas alasan yang mengada-ada. Indonesia adalah negara republik, dimana Presiden lahir dari proses demokrasi yang diberikan amanat oleh rakyat,” kata Sultan kepada awak media di Jakarta, Jumat (9/10).

Pasal penghinaan tersebut, lanjut alumnui Magister Hukum UGM ini, mengancam perkembangan demokrasi di Indonesia sehingga usaha-usaha yang berpotensi menciderai demokrasi jangan ditawar-tawar lagi.

“Perlu diingat jangan sampai terukir pada ingatan kolektif publik kalau Pemerintah baik eksekutif dan legislatif menjadi anak “durhaka” yang berusaha memberangus keberadaan demokrasi,” paparnya.

Tak hanya itu, kata dia, perdebatan soal pilihan antara ancaman pidana atau perdata, delik aduan atau delik umum, serta ancaman pidana dibawah 5 tahun atau lebih seharusnya bukan menjadi fokus yang sampai sekarang masih terjadi pada pembahasan di DPR.

“Bagi saya rasionalisasi isu ini seharusnya sederhana, yaitu bahwa negara Indonesia adalah negara hukum demokrasi, dan bukan negara otoriter yang represif,” tegasnya.

Sehingga, kata Sultan, pada akhirnya alasan dimunculkan kembali pasal ini sarat dengan kepentingan politik, dan bukan merupakan isu hukum. “Sikap fraksi-fraksi DPR yang cenderung satu suara mendukung memberi sinyal positif bahwa bersahabat dengan pemerintah di tahun-tahun politik bukan pilihan yang buruk,” tandasnya.

Di tempat terpisah, Andrianto dari Presidium Pergerakan, juga menyatakan hal yang sama. Ia mengingatkan bahwa sebelumnya pasal-pasal tersebut sudah di cabut melalui keputusan MK.

“Mengapa kita kembali ke masa kegelapan Orde Baru ? MK melalui putusan 013-022/PUU-IV/2006 telah menghapus pasal pasal Hatzai Artikelen,” urai Andrianto.

Ia menambahkan, agar bangsa ini jangan terjebak pada kepentingan sesaat. Sebagai bangsa besar yang telah memilih demokrasi, harusnya kualitas demokrasi itu yang harus ditingkatkan.

Apalagi lanjutnya, banyak aktivis yang dulu di masa Orde Baru menjadi korban pasal karet, justru ada di parpol dan lingkaran presiden. “Kekuasaan itu terbatas legacy masa depan yang utama,” Andrianto mengingatkan.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR