PBB Menggugat KPU Terkait Sistem Informasi Partai Politik

Yusril Isa Mahendra,Ketua Umum PBB memggugat KPU terkait sistem Sipol yang membuat Partainya tak lolos di Pemilu 2019 (Edy Santri)

Indeksberita.com, Jakarta – Partai Bulan Bintang (PBB) menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penerapan sistem informasi partai politik (Sipol). PBB menggugat KPU, karena Sipol KPU tersebut membuat Partai besutan Yusril Ihza Mahendra, tidak lolos pendaftaran calon peserta Pemilu 2019.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang , Yusril Ihza Mahendra dalam persidangan yang digelar di gedung Badan Pengawas Pemilu RI, Jakarta, Kamis (2/11/2017) mengungkapkan bahwa secara faktual, dokumen persyaratan pendaftaran yang disampaikan PBB baik di daerah maupun pusat sudah lengkap.

Hanya saja, ungkap Yusril, ketika dokumen tersebut diunggah ke Sipol, proses tersebut mengalami kendala teknis. Namun Yusril menegaskan, pihaknya memiliki seluruh hard copy itu yang akan dijadikan sebagai bukti di persidangan.

“Yang penting bagi kami, seluruh hard copy itu ada dan bisa kami buktikan di persidangan ini. Kemudian, pendaftaran yang dilakukan oleh pengurus cabang PBB di kabupaten, kota dan provinsi itu sudah diterima oleh KPUD dan mendapatkan tanda terima, semua buktinya ada,” papar Yusril.

Lebih lanjut Yusril mengungkapkan, sistem (Sipol) yang diterapkan KPU sebagai salah satu syarat pendaftaran calon peserta Pemilu memiliki banyak kelemahan dan bermasalah.

“Seharusnya sistem informasi itu tidak digunakan sebagai syarat mutlak dalam pendaftaran parpol calon peserta Pemilu,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Yusril juga memaparkan bahwa kendala Sipol yang dialami pengurus PBB pada masa pendaftaran parpol antara lain seringnya laman Sipol mengalami perbaikan teknis, sistem informasi mendadak mati atau shut down dan data yang diunggah tidak sesuai.

“Pernah kami memasukkan data kami di Jawa Barat, tapi beberapa jam berikutnya yang muncul malah NTT. Ini kan masalah bagi kami, padahal sistem ini menentukan siapa pemenang Pemilu dan siapa yang terpilih menjadi presiden,” ungkapnya.

Sementara itu, setelah menerima laporan secara lisan dari Pelapor, Bawaslu akan menggelar sidang dengan agenda mendengarkan keterangan dari terlapor, KPU. Tujuh dari 10 pengaduan oleh Pelapor (Parpol) akan diproses oleh Bawaslu untuk selanjutnya akan di agendakan di Persidangan.

Selain PBB, ada enam Parpol yang melaporkan ke Bawaslu, partai tersebut adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pimpinan AM Hendropriyono, PKPI pimpinan Haris Sudarno, Partai Islam Damai Aman (Idaman), Partai Bhinneka Indonesia, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia dan Partai Republik.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR