PBHI Jakarta: Penundaan Sidang Praperadilan Polsek Kelapa Gading, Janggal dan Tak Berdasar

Pengajuan Praperadilan Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara yang diajukan oleh PBHI Jakarta (Foto Rijal Ilyas)

Kuasa Hukum dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indoensia (PBHI) Jakarta, Nasrul Dongoran akan melaporkan hakim Pengadilian Negeri Jakarta Utara, Topan Mandala ke Badan Pengawas Hakim. Hal tersebut dikarenakan adanya keganjalan dan tidak adanya dasar yang jelas terkait penundaan sidang praperadilan Polsek Kelapa Gading, terkait penetapan tersangka Ronal Samuel.

“Hakim tidak independen, kenapa minyimpulkan sendiri tanpa ada dasar yang jelas? Ini patut diduga,” kata Nasrul kepada¬†indeksberita.com¬†di Jakarta, Kamis (8/3).

Nasrul mengatakan, dalam persidangan yang tidak dihadiri oleh termohon, hakim tunggal Topan Mandala mengatakan ketidak hadiran termohon di awal persidangan adalah hal yang biasa, dirinya menilai dikarenakan belum adanya surat kuasa atau surat tugas dari Polda Metro Jaya.

“Perkataan hakim tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan demi keadilan antara kedua belah pihak, bahkan hakim menyimpulkan sendiri dan tak mendasar,” kata Nasrul.

Nasrul mengatakan, sidang tidunda oleh hakim selama tujuh hari dengan alasan yang tidak profesional, dimungkinkan Praperadilan ini digugurkan sesuai pasal 82 ayat 1 d.

“Penundaan itu juga menurut Kami Tim Fair Trial dari PBHI Jakarta menilai yang awalnya disampaikan seminggu, dan dengan Perdebatan yang cukup panjang yang akhirnya menjadi tiga hari, ini sama sekali tidak berdasar dan sangat penuh keganjalan,” paparnya.

Sebelumnya Polsek Kelapa Gading menangkap tersangka RS atas keterangan dari Yunus menjadi dasar penangkapan dan ini bertentangan dengan unus testis nullus testis serta tidak memenuhi alat bukti dalam Pasal 184 KUHP.

Selain itu, yang menjadi pemantauan divisi fair trial PBHI Jakarta atas penetapan tersangka bernama RS adalah tidak sah dan cacat demi hukum.

Pertama, penangkapan tersangka atas nama Ronal Samuel tidak memenuhi 2 alat bukti. Kedua, pemeriksaan tersangka dalam keadaan tidak sehat dan dipaksa untuk didampingi oleh penasehat hukum yang ditunjuk oleh Penyidik Polsek Kelapa Gading. Ketiga, tersangka mengalami penganiayaan dan ancaman kekerasan berupa tembakan dengan senjata api hingga bunyi tek karena peluru kosong;

PBHI Jakarta memohonkan Praperadilan ini sebagai pengawasan terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh Polri. Selain itu PBHI Jakarta sudah melaporkan perlanggaran etika provesi ke Propam Mabes Polri dan Kompolnas, serta melaporkan Oknum Advokad atas dugaan tindakan pelanggaran etik profesi dan penganiayaan terhadap tersangka ke Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokad Indonesia (PERADI).

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR