PDIP Berhasil Mendapat 77 Persen Kursi DPRD Boyolali Periode 2019-20124

Berdasarkan keputusan Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Boyolali, maka dapat dipastikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berhak memperoleh 35  kursi anggota legislatif Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Boyolali periode 2019-2024.  Dengan perolehan 35 kursi legislatif tersebut, maka Partai besutan Megawati Sukarno Putri itu bakal menguasai DPRD Boyolali Periode 2019-2024, dengan persentase yang sangat fantastis yakni sebesar 77 persen.

Melalui perolehan 467.322 sura pada Pemilu 2019 kali ini, PDIP juga berhasil meningkatkan perolehan jumlah kursi sebanyak 10 kursi dari 25 kursi yang diduduki PDIP saat ini. Untuk diketahui, jumlah kursi di DPRD Boyolali yang diperebutkan  sebanyak 45 kursi. Dan Keberhasilan PDIP ini juga disebut-sebut sebagai perolehan dengan presentase tertinggi di parlemen tingkat II se-Indonesia.

Sementara 10 kursi sisa direbut Golkar 4 kursi, PKS 3 kursi, PKB 2 kursi, dan Gerindra 1 kursi. Sementara komposisi DPRD pada periode 2014-2019 saat ini yakni PDIP 25 kursi, Golkar 6 kursi, Gerindra dan PKS masing-masing 4 kursi, PAN  3 kursi, dan PKB 2 kursi, dan Demokrat 1 kursi.

Ketua DPC PDIP Boyolali, Paryanto mengungkapkan bahwa kendati memenangi Pemilu Legislatif, namun ada yang berubah dari komposisi sebelumnya. Hal tersebut menurut Paryanto karena ada anggota DPRD dari periode sebelumnya (petahana), yang tak lolos ke sebagai anggota legislatif.

“Untuk pemilihan kursi DPRD Boyolali, lanjutnya, dari 25 anggota fraksi PDIP dalam periode saat ini, ada 5 anggota yang tak maju pemilihan dan 4 anggota yang tak terpilih kembali, sehingga separuh lebih yang akan mengisi kursi adalah muka baru,” ujarnya sebagaimana dilansir dari KRJogja.com, Selasa (12/5/2019).

Pria yang juga menjabat Ketua DPRD Boyolali tersebut lebih lanjut mengungkapkan, dengan syarat 4 kursi untuk fraksi, maka hanya PDIP dan Golkar saja yang bisa membentuk fraksi mandiri. Sementara tiga partai lain, yakni PKS, PKB, dan Gerindra, harus membuat fraksi gabungan untuk memenuhi jumlah syarat minimal.

Namun meski memegang dominasi penuh di parlemen, Paryanto menegaskan, sikap dan kebijakan fraksi PDIP secara kelembagaan akan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat umum. Fungsi parlemen sebagai pengawas kebijakan dan legislasi akan tetap profesional.

“Hal itu sudah terbukti dalam periode ini, dimana arah pembangunan di Boyolali tetap berjalan maksimal,” pungkasnya.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR