Pelaku Dugaan Suap Anggaran Pertanian dan Peternakan di DPRD Provinsi Jawa Timur Mulai Disidangkan

Mantan Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur Rohayati ketika di KPK (istimewa)

Perkara dugaan suap anggaran pertanian dan peternakan di DPRD Provinsi Jawa Timur mulai menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Senin (28/8/2017). Mereka adalah tiga terdakwa, yaitu Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur Rohayati, Kepala Dinas Pertanian Bambang Heryanto dan ajudannya, Anang Basuki Rahmat.

“Maksimal hukumannya 5 tahun penjara,” kata jaksa KPK, Budi Nugraha.

Hukuman itu dijatuhkan, Karena jaksa KPK mendakwa ketiganya dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Jaksa mengungkapkan, kurun Februari-Juni 2017, Rohayati pernah memberi uang kepada Ketua dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Mochammad Basuki dan Kabil Mubarak sebesar Rp 175 juta.

Uang itu  diberikan, lanjut jaksa, kepada Basuki Rp 100 juta dan Kabil Rp 75 juta melalui staf Komisi B DPRD, Rahman Agung. Duit suap tersebut, diberikan untuk melancarkan persetujuan Dewan atas anggaran dan rencana kerja Dinas Perternakan 2017.

Masih kata jaksa, di samping itu untuk memuluskan pembahasan revisi Peraturan Daerah Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif, yang sejak 2014 rencana revisi aturan itu terkatung-katung.

Sementara Bambang didakwa pernah menyetor uang kepada Basuki dan Kabil masing-masing sebesar Rp 150 juta. Seperti yang dilakukan Rohayati, Bambang memberikan uang kepada dua pimpinan Komisi B DPRD Jawa Timur. Uang tersebut untuk melancarkan persetujuan dewan atas anggaran dan rencana kerja dinas yang dipimpinannya itu.

Jaksa mengatakan uang yang diberikan Bambang dan Rohayati merupakan uang komitmen dari kepala dinas terkait yang dibayarkan tiap triwulan.

“Tiap tahun kepala dinas berkomitmen membayar Rp 500-600 juta ke Komisi B terkait pengawasan dan pemantauan dari DPRD Provinsi Jawa Timur,” jelas jaksa.

Atas dakwaan jaksa, kuasa hukum ketiga terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi. Ia mengatakan memilih fokus fakta persidangan.

“Kami fokus ke fakta persidangan,” kata pengacara Rohayati, Ari Nizam.

Sementara pengacara Bambang dan Anang menyatakan pendapat bernada. “Perkara ini tidak benar disebut suap menyuap, melainkan pungli. Karena klien kami tidak mendapatkan keuntungan apa-apa.” kata  Suryono Pane.

Sebagaimana terjadi, kasus ini terungkap saat KPK mendatangi Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur pada Juni 2017. Saat OTT itu, penyidik menemukan uang Rp 150 juta dari tangan Rahman, staf Komisi B DPRD Jatim. Uang itu berasal dari Anang yang merupakan ajudan Bambang. Duit itu ditujukan kepada Basuki untuk pembayaran triwulanan kedua.

Selain Rohayati, Bambang, dan Anang, KPK juga menetapkan Mochamad Basuki, Kabil, dan dua staf Komisi B DPRD Jawa Timur  Santoso dan Rahman Agung, sebagai tersangka penerima suap. Mereka berempat saat ini masih diperiksa KPK.

Jaksa Budi belum bisa memberi penjelasan,  terkait  uang komitmen itu mengalir ke anggota Komisi B lainnya, “Tunggu saja saat pemeriksaan saksi,” kata Budi.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR