Pelayanan Belum Baik, Iuran BPJS Tak Layak Naik

Foto: Rijal Ilyas / Indeks Berita

Jakarta – Polemik terkait pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dinilai masih menyusahkan masyarakat, membuat pemerintah tidak boleh serta merta melakukan kenaikan iuran BPJS kesehatan kepada masyarakat.

Anggota DPR Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning mengatakan, sebenarnya jika semua menjunjung tinggi perintah konstitusi, kesehatan masyarakat bisa gratis. APBN saat ini berjumlah 2.200 Triliun, sedangkan perintah UU Kesehatan berjumlah 5 persen dari APBN, itu sebetulnya sudah diatas 100 Triliun.

“Kita kan sekarang baru 2,3 persen, kalau kita sudah 5 persen pasti bisa semua 240 juta jiwa masyarakat ditanggung oleh negara,” ungkap Ribka dalam diskusi Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Jakarta, (23/3).

Lebih lanjut kata Ribka, seandainya pemerintah baru bisa memberikan asuransi untuk kelas III tidak menjadi persoalan, yang terpenting semua mendapatkan hak yang sama untuk hidup sehat.

“Persoalan masih ada yang diasuransikan oleh kantornya, masing masing itu hak mereka, tidak menggunakan hak yang diberikan oleh negara, itu hak mereka juga. Itulah salah satu bentuk gotong royong. Tapi paling tidak kita mempunyai hak yang sama dulu,” tegasnya.

“Sesuai perintah konstitusi pasal 28, dan negara juga sudah melaksanakan pasal 34 bahwa negera berkewajiban penyediakan fasilitas kesehatan untuk kesehatan semua rakyat, Itu dulu,” tambahnya.

Politisi PDI Perjuangan ini tidak sepakat dengan adanya rencana pemerintah yang ingin menaikan iuran BPJS, karena pelayanan untuk masyarakat hingga saat ini dinilai masih menyusahkan. “Masalah pelayanan jelas dulu lah,” katanya.

Ia mengatakan, BPJS Kesehatan sudah cacat dalam kandungan. Sehingga wajar saja banyak masalah yang ada. “BPJS masih memiliki PR untuk memperbaiki pelayanan untuk masyarakat,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua DKR Jabodetabek, Roy Pangharapan menyebutkan UU BPJS lebih banyak menyusahkan banyak orang, ditambah lagi sosialisasi ke masyarakat yang kurang masif, sehingga membuat rakyat sengsara.

“Jadi, kesehatan gratis, itu bohong,” tandasnya.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR