Pembatalan Ribuan Perda Bermasalah Akan Diumumkan Pertengahan Juni

Ilustrasi

“Awal Juni ini kami targetkan selesai. Nanti setelah tanggal 10 bulan ini, pemerintah akan segera mengumumkan, Presiden menyatakan siap mengumumkannya”

Jakarta – Ribuan peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah bermasalah yang dinilai menghambat investasi akan segera dibatalkan dalam waktu dekat, setidaknya pada pertengahan Juni 2016 ini.

Saat rapat kerja bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Jakarta, Rabu (8/6), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, “Awal Juni ini kami targetkan selesai. Nanti setelah tanggal 10 bulan ini, pemerintah akan segera mengumumkan, Presiden menyatakan siap mengumumkannya”.

Mendagri selanjutnya menjelaskan bahwa ada dua tim yang bertugas dalam menyaring ribuan Perda bermasalah itu. Pertama, dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan kedua dari pemerintah provinsi (Pemprov).

Perda yang akan diumumkan telah dicabut itu, menurut Tjahyo, adalah regulasi yang dianggap menghambat investasi, perizinan dan retribusi. Sedangkan penilaian lain seperti bertentangan dengan undang-undang di atasnya, dan diskriminasi akan masuk pada tahapan berikutnya.

Menurutnya, pemerintah memang harus memangkas aturan yang bermasalah tersebut. Alasannya, terlalu banyak persoalan yang terjadi di daerah dikarenakan berbelitnya aturan.

“Itu baru masalah perda, belum lagi masalah peraturan menteri, surat edaran dan peraturan pemerintah,” ujarnya.

Seperti diketahui, persoalan ini sempat disinggung Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan. Presiden memerintahkan Mendagri agar  mencabut sekitar 3.000 Perda bermasalah dari seluruh daerah di tanah air, karena bertentangan dengan undang-undang, menghambat perizinan, dan membebankan beragam tarif kepada masyarakat.

“Saya sudah perintahkan kepada Menteri Dalam Negeri maksimal bulan Juli, 3.000 Perda bermasalah ini harus hilang, harus dihapuskan. Tidak usah pakai dikaji-dikaji, tidak usah. Karena saya suruh, tahun yang lalu saya suruh mengkaji, sebulan hanya dapat 7, kalau 3.000 berarti butuh berapa tahun kita? Habis waktu kita. Sudah, enggak usah pakai kaji-kajian, langsung dihapuskan,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan Konvensi Nasional Indonesi Berkemajuan, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul, Senin (23/5) lalu.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR