Pembebasan Sandera di Mimika dan Etika Perwira

Penganugerahan kenaikan pangkat luar biasa oleh Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo kepada 57 prajurit TNI sementara 5 Perwira menolak secara halus kenaikan pangkat tersebut, Minggu (19/11/2017) ,Dalam acara tersebut, 5 perwira menolak kenaikan pangkat, menganggapnya sebagai kewajiban. (Foto : Kodam XVII Cendrawasih)

Usai operasi pembebasan sandera di Mimika (Papua), terjadi peristiwa yang hampir luput dari perhatian publik, yakni penolakan (secara halus) lima perwira pimpinan operasi untuk menerima KPLB (kenaikan pangkat luar biasa). Mereka beralasan, bahwa tugas pembebasan sandera adalah kewajiban. Sementara keberhasilan itu adalah milih prajurit (tamtama), bila ada kegagalan baru tanggung jawab perwira.

Kita yang mendengarnya ikut merasa lega dan terharu, ternyata masih ada perwira yang memegang prinsip etika perwira sejati, yang memiliki sikap terpuji dalam persepsi gagal atau berhasil dalam tugas. Kita masih bisa berharap pada perwira generasi ini, bahwa tindakan mereka telah memberi sumbangan pada perbaikan budaya dan politik di negeri ini.

Fenomena unik

Tindakan lima perwira tersebut, memberi secercah harapan, mengingat hampir di semua sektor, kita sudah carut-marut. Rasa kebanggaan kita sebagai bangsa berada pada titik nadir. Seolah-olah kita tidak ada acuan dan panduan dalam menjalankan hidup sehari-hari, waktu berjalan begitu saja, nyaris tanpa makna.

Salah satu bentuk sumbangan generasi baru perwira adalah,  bagaimana mereka tidak korup, dan sanggup melawan budaya korusi di negeri ini yang sudah sangat parah. Kiranya mereka bisa mengambil jarak dengan para politisi sipil dan konglomerat, yang hanya memburu kekuasaan sesaat dan menumpuk materi.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sangat mengapresiasi sikap perwira tersebut, untuk itu kelak mereka akan diberi kemudahan dalam pendidikan lanjut, seperti Seskoad atau Sesko TNI. Justru ini lebih bagus, karena aspek pendidikan adalah wahana sangat penting dalam pengembangan perwira, dan ikut menentukan karier mereka di masa depan.

Aspek Pendidikan

Latar belakang pendidikan menjadi penting, karena akan menjadi bahan seleksi dalam promosi perwira. Mengingat palagan yang masih ada sekarang sifatnya lebih “lunak”, seperti operasi  pengamanan perbatasan dan pasukan perdamaian di bawah payung PBB. Maka perlu dicari “palagan” lain untuk mematangkan perwira. Salah satu palagan dimaksud adalah melalui jalur pendidikan.

Lembaga pendidikan memiliki andil untuk mencetak figur perwira yang berkarakter dan berintegritas tinggi, bahkan di masa sekarang memperoleh tambahan fungsi, sebagai ajang seleksi menuju promosi. Keberadaan lembaga pendidikan match dengan  kompleksnya permasalahan TNI, antara lain soal rendahnya kesejahteraan prajurit, kronisnya  alutsista, provokasi negara tetangga, ancaman terorisme global, melanjutkan reformasi internal dan seterusnya. Semua masalah ini bisa dikaji secara ilmiah di lembaga pendidikan TNI (Sesko matra dan Sesko TNI), termasuk Lemhanas (Lembaga Ketahanan Nasional).

Di masa Orde Baru, bagi perwira yang tidak sempat mengikuti Seskoad, masih bisa “diselamatkan” dengan masuk formasi birokrasi sipil. Namun kini sudah tidak bisa lagi, mengingat doktrin kekaryaan sudah ditinggalkan TNI. Dengan  pesatnya perkembangan pengetahuan dan lingkungan yang berubah di masa kini,  modalitas Seskoad menjadi kurang memadai. Generasi perwira lulusan Akademi TNI 1990-an,  sudah banyak yang melanjutkan studi pascasarjana di negara-negara Eropa Barat dan AS.
Diuji waktu

Karier perwira yang pernah memperoleh KPLB, pada umumnya  relatif lebih cepat dibanding rekan segenerasinya, namun itu semua diuji oleh waktu. Salah satunya adalah Sintong Panjaitan (Akmil 1963), yang memperoleh KPLB usai memimpin “Operasi Woyla” di Bangkok (1981), yakni pembebasan sandera di pesawat Garuda.

Karier Sintong kemudian melesat cepat, sampai digadang-gadang sebagai calon KSAD. Hanya karena rekayasa politik tingkat tinggi, yakni insiden Santa Cruz di Dili (November 1991), posisi Sintong terpinggirkan. Pada saat peristiwa, Sintong menjabat Pangdam IX/Udayana, yang salah satunya membawahi Korem eks Timor Timur, jadi Sintong dianggap ikut bertanggung jawab.

Kasus paling menarik adalah pengalaman Benny Moerdani dan Untung. Keduanya memperoleh KPLB dan juga Bintang Sakti, karena prestasi mereka dalam penyusupan ke Papua dalam rangkaian Operasi Trikora. Namun dari sejarah kita mengetahui, karena terkait tragedi 1965, perjalanan hidup mereka ibarat bumi dan langit. Benny mencapai puncak dengan menjadi Pangab (1983-1988), kemudian Menhan (1988-1993), dengan pangkat jenderal penuh. Sementara Untung harus menerima nasib sebagai pecundang, ibarat debu di padang pasir, hilang terbawa angin.

Jadi ada hikmahnya bila perwira muda di atas “menolak” KPLB, walau bagaimanapun nama mereka akan tetap tercatat dalam sejarah. Kiranya dengan melalui jalur pendidikan, karier mereka juga tak kalah terangnya kelak.

 

Penulis: Aris Santoso, sejak lama dikenal sebagai pengamat militer, khususnya TNI AD. Kini bekerja sebagai editor buku paruh waktu.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR