Pemerhati Sosial: Perdebatan Reklamasi Sudah Masuk Wilayah Politik

Diskusi Publik dengan tema: "Reklamasi : Masalah atau Solusi" oleh Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI). Foto Istimewa

Jakarta-Kebijakan reklamasi pulau Jakarta terus menuai perdebatan di masyarakat apakah akan dilanjutkan atau dihentikan. Terlebih setelah Anies Baswedan dan Sandiaga S Uno dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, perdebatan reklamasi sudah masuk wilayah politik.

Dalam janjinya pasangan Anies-Sandi akan menghentikan reklamasi. Namun, sejauh apa janji tersebut akan ditunaikan pasangan tersebut masih menjadi perdebatan di masyarakat.

Pemerhati sosial, Irwan S menilai, bicara atau berdebat mengenai reklamasi cenderung masuk ke perdebatan politik. “Lepas apakah perdebatan politik akan sampe hari ini atau ujung 2019 kita tidak bisa membiarkan ini terus, bukan soal dukung jokowi, bukan,” kata Irwan di Kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Irwan menuturkan, bicara reklamasi tidak bisa dipisahkan dari sisi historis awal perizinan reklamasi diberikan kepada investor. Menurutnya, izin reklamasi sudah keluar sejak 1995 melelui peraturan presiden Soeharto. Selanjutnya, proses reklamasi dilanjutkan oleh mantan Gubernur Fauzi Bowo atau Foke. Saat itu, Foke sampai membentuk tim persiapan pembangunan reklamasi.

Wilayah politik, kata Irwan kembali muncul saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kala itu menjabat sebagai Gubernur DKI mengeluarkan peraturan daerah sebagai petunjuk teknis reklamasi.

“Nah hari ini ribut, tolak reklamasi tapi yang ngomong orang-orang yang tidak punya kompetensi mengenai reklamasi ini. Kalo yang ngomong politisi repot ini malah lari dari subtansinya,” ujarnya.

Menurut Irwan, perdebatan mengenai reklamasi akan menjadi obyektif dan terang benderang jika disampaikan oleh pakar yang mengerti masalah reklamasi, berikut dasar hukumnya. Menurut dia, menjadi masalah kemudian jika perdebatan reklamasi disampaikan oleh para politisi atau tokoh yang memiliki tendensi politik untuk meraup elektoral suara dengan asumsi-asumsi.

“Kayak contoh misalnya gini, ancaman imigran cina 10 juta di teluk jakarta, kalo ada imigran cina sebanyak itu saya belum pernah dengar kantor imigrasi didemo besar-besaran. Kan yang berwenang mengurusi imigrasi itu dirjen imigrasi di kemenkumham,” pungkasnya. (Ceko)

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR