Pemerintah Alihkan Tanggung Jawab Perlindungan TKI

Foto: Dok. Mahkamah Konstitusi

Jakarta – Pemerintah menggunakan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri (PPTKI) dalam melimpahkan tanggung jawab kepada swasta terkait perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mengalami masalah di luar negeri.

Koordinator Advokasi Pusat Pusat Sumber Daya Buruh Migran Yogyakarta Abdul Rahman Sitorus mengatakan hal itu dalam sidang keempat perkara Nomor 12/PUU-XIV/2016 di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (26/4/2016). Perkara itu dimohonkan oleh Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN).

Sitorus yang dihadirkan selaku saksi ahli Pemohon mengatakan, pasal yang digunakan dalam pelimpahan tanggung jawab tersebut adalah Pasal 85 ayat (2) UU PPTKI yang menyatakan “Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah”. Pasal itu adalah yang dimohonkan pengujiannya oleh SPILN.

Menurut Sitorus, hal itu menunjukkan pemerintah tidak bisa bertindak sendiri dalam melindungi TKI yang sudah memberika devisa bagi negara.

“Pemerintah tidak dapat bertindak sendiri untuk melindungi TKI di luar negeri, karena itu perlu melibatkan institusi swasta, antara lain PPTKIS dan perusahaan asuransi. Dalam praktiknya, itu adalah perusahaan asuransi komersial,” ujarnya dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati tersebut.

Ketiga perwakilan PPTKIS di luar negeri, lanjut Sitorus, sudah di-judicial review di MK dan dinyatakan tidak lagi wajib (melindungi TKI), dan yang keempat ini adalah agensi asing. Jadi negara memang bermaksud merasa tidak mampu melindungi hak asasi warga negaranya di luar negeri, dan melimpahkan tanggung jawab ini kepada PPTKIS.

Sementara itu, Samain, mantan TKI yang pernah mengalami masalah ketika bekerja di Vietnam, dalam kesaksiannya mengatakan, ketentuan UU PPTKI yang membuatnya mengalami kekerasan di Vietnam tidak mendapat kepastian hukum. Kasusnya terabaikan sejak 2013 sampai sekarang tanpa adanya jalan keluar.

“Saya terkena kecelakaan dan tadinya saya masih ingin bekerja, tapi dipulangkan. Tapi gaji dan asuransi belum dibayarkan selama kita bekerja 18 bulan waktu itu. Sama sekali. Pas itu ke PT itu, katanya nunggu saja di rumah. Pas saya tunggu sudah 3 bulan, saya datang lagi ke PT katanya belum kelar juga. Katanya nunggu saja di rumah lagi selama 6 bulan. Pas itu ya sampai sekarang ini belum dibayarkan. Saya juga bingung mengadu ke mana,” ujarnya.

Dalam pokok permohonannya, SPILN selaku Pemohon menganggap UU PPTKI merugikan hak konstitusional para TKI yang bekerja di luar negeri terutama Pasal 85 ayat 2 UU PPTKI.

Pemohon merasa ketentuan itu hanya mengatur upaya penyelesaian perselisihan TKI dengan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) akibat dari penyimpangan perjanjian penempatan sebatas di tingkat instansi bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI/BNP2TKI).

Menurut Pemohon, upaya penyelesaian pada tingkatan BNP2TKI, menimbulkan persoalan hukum bagi Pemohon yang berakibat pada kepastian hukum TKI untuk mendapatkan hak-hak yang belum dipenuhi oleh PPTKIS, apabila tidak mencapai mufakat.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR