Pemerintah AS Melarang Warganya Pergi ke Israel

Setelah Presiden Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat (AS) mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel, Departemen Luar Negeri (Deplu) AS melarang warganya pergi ke Israel. mengeluarkan peringatan perjalanan ke Israel. Seluruh diplomat dan warga negara AS diserukan untuk menunda perjalanan ke Israel, Yerusalem dan Tepi Barat hingga 20 Desember mendatang.

Peringatan perjalanan (travel warning) tersebut dikeluarkan karena kekhawatiran akan aksi-aksi demo terkait keputusan Presiden AS Donald Trump terkait pengumuman atas Yerusalem dan rencana pemindahan kedutaan AS ke Kota Suci tiga Agama (Islam,Yahudi & Nasrani) tersebut.

Seperti dilansir dari Press TV, Kamis (7/12/2017), Deplu AS menyatakan bahwa semua pegawai pemerintah AS dan keluarga mereka tidak diizinkan pergi ke Yerusalem atau Tepi Barat hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Sebelumnya, gelombang protes terus bermunculan terkait pengumuman Presiden Trump atas Yerusalem tersebut. Juru Bicara Pemerintah Yordania Mohammad al-Momani mengatakan kepada kantor berita Petra bahwa AS telah melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB yang tidak mengakui pendudukan Israel terhadap Tepi Barat dan sektor timur kota.
“Semua keputusan sepihak (AS) yang berusaha menciptakan fakta baru di lapangan dan membuat keputusan DK PBB tidak berlaku lagi,” ujar al-Momani,seperti dilansir dari Reuters, Kamis (7/12/2017).

Penolakan keras sebelumnya juga datang dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas secara tegas menolak keputusan Presiden AS Donald Trump tersebut. Menurut Abbas, Yerusalem merupakan Ibu Kota abadi Palestina.

Pernyataan tersebut disampaikan Abbas saat memberikan pidato melalui TV Palestina seperti dilansir dari Reuters, Kamis (7/12/2017). Dalam pidato tersebut, Abbas juga menyebut AS telah mencabut peran mereka sebagai mediator perdamaian.

“Itu sama seperti Amerika Serikat yang mencabut perannya sebagai mediator perdamaian,” tandas Abbas.

Bahkan kecaman keras pada kebijakan Presiden Trump tersebut juga sebelumnya dilontarkan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi dalam pidatonya pada Bali Democracy Forum (BDF) ke-10, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Serpong, Tangerang, Banten, Kamis (7/12/2017). Retno menegaskan, sebagai negara demokrasi,  Amerika Serikat seharusnya tahu apa arti kata demokrasi.

Pemerintah Indonesia, lanjut Retno, akan selalu bersama-sama dengan rakyat Palestina untuk mendukung hak-hak mereka yang selama ini banyak direnggut oleh Israel.

“Saya berdiri di sini, mengenakan scarf (syal) Palestina untuk menunjukkan komitmen kuat Indonesia. Untuk menunjukkan komitmen kuat masyarakat Indonesia, untuk selalu bersama dengan masyarakat Palestina, untuk hak-hak mereka,” tegas Retno.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR