Pemerintah Mengoptimalkan Layanan Haji dan Umrah, Lewat Digitalisasi Hingga Berantas Travel Nakal

Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam Seminar Nasional memperingati Milad Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) ke-15, Rabu (6/3) di Jakarta membahas potensi Ekonomi dalam penyelenggaraan haji. (Istimewa)

Indonesia memiliki pangsa pasar yang menjanjikan untuk calon jamaah yang berminat melaksanakan haji dan umrah di Tanah Suci. Untuk itu pemerintah mengoptimalkan layanan haji dan umrah melalui digitalisasi dalam pelayanan hingga memberantas travel-travel yang nakal.

Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam Seminar Nasional memperingati Milad Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) ke-15, Rabu (6/3) di Jakarta. Pernyataan Darmin tersebut merujuk pada Indonesia sebagai negara dengan berpenduduk muslim terbesar di dunia, yang penduduk muslimnya sebanyak 215 juta jiwa.

Dan dilihat dari jumlah jamaah hajinya, jumlah jamaah haji Indonesia juga tercatat sebagai jamaah haji terbanyak di dunia, dimana pada tahun 2018, jumlahnya sebanyak 203.351 jamaah atau 11,56% dari total Jamaah Haji dunia.

“Jumlah Jamaah Haji Indonesia yang cukup banyak tersebut diperkirakan akan terus meningkat, terlihat dari waiting list keberangkatan calon Jamaah Haji yang diproyeksikan mencapai 4,34 juta jiwa pada Tahun 2019 dan diperkirakan mencapai 5,24 juta jiwa pada Tahun 2022,” kata Darmin

“Dana haji di Indonesia diproyeksikan mencapai Rp 119,55 Triliun pada Tahun 2019 dan dapat mencapai Rp 147,65 Triliun pada Tahun 2022. Saat ini terdapat 323 penyelenggara Ibadah Haji Khusus di Indonesia,” kata Darmin.

Menurut Darmin, meningkatnya jumlah Jamaah Haji asal Indonesia sejalan dengan membaiknya indeks kepuasan Jamaah Haji di Indonesia terhadap layanan Pemerintah dalam Ibadah Haji, yaitu dari angka 84,85 pada tahun 2017 menjadi 85,23 pada tahun 2018. Berdasarkan lokasi pelayanan, pelayanan di Bandara mencapai nilai tertinggi dengan nilai 89,01, diikuti dengan pelayanan di Mekkah dengan indeks 87,34 dan pelayanan di Madinah dengan nilai 85,73.

Besarnya jumlah Jamaah Haji tersebut juga sama dengan besarnya jumlah Jamaah Umrah yang berasal dari Indonesia. Pada Tahun 2018, total Jamaah Ibadah Umrah asal Indonesia mencapai 1,1 juta jiwa. Pencapaian selama 3 bulan terakhir pada Tahun 2018 tersebut mencapai 256.677 jiwa atau tertinggi kedua di dunia setelah Pakistan dengan 426.969 jamaah pada periode yang sama.

Saat ini tercatat sejumlah 1.013 Pihak Penyelenggara Ibadah Umrah di Indonesia (PPIU). Pemerintah melalui K/L terkait tengah menyusun Nota Kesepahaman (MoU) yang bertujuan untuk mewujudkan sinergi dalam penanganan permasalahan penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Indonesia.

“Tindaklanjut MoU tersebut berupa pembentukan Satgas Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Umrah,” lanjut Menko Darmin.

Pemerintah juga tengah membangun layanan digital dalam rangka mengantisipasi permasalahan pada Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dengan demikian, konsumen dapat memilih PPIU/Travel yang terpercaya dan memiliki rating penilaian baik dari masyarakat. Selain itu, Kementerian Agama juga telah membuat aplikasi khusus sebagai referensi pencarian biro travel umrah yang telah mendapatkan izin resmi dari pemerintah.

Hadir dalam kesempatan ini antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) selaku Ketua Umum IAEI Bambang Brodjonegoro; Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia KH Ma’ruf Amin; Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Halim Alamsyah; dan perwakilan kementerian/lembaga terkait.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR