Pemerintah Perpendek Jam Kerja Selama Ramadhan 1439 H Untuk ASN, TNI dan Polri

Informasi mengenai jam kerja selama Ramadhan 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB/ Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (Foto Humas Kementerian PANRB)

Melalui Surat Edaran Nomor: B.335/M.KT.02/2018 tertanggal 8 Mei 2018, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur telah menetapkan Jam Kerja selama Ramadhan 1439 H, untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri.

Berdasarkan Surat Edaran tersebut, Jam Kerja ASN, TNI, dan Polri pada Bulan Ramadhan, jam kerja dikurangi satu jam dari biasanya. Hal ini diberikan agar ASN,TNI,Polri yang menunaikan puasa dapat meningkatkan ibadahnya.

Namun walau terjadi pengurangan jam kerja, Menteri PAN-RB Asman Abnur berpesan agar pelayanan publik tetap berjalan dan ASN tidak mengabaikan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.

Dalam Surat Edaran tersebut diputuskan ASN yang bekerja di instansi pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja atau Senin-Jumat, diharuskan masuk pukul 08.00 sampai pukul 15.00 dengan waktu istirahat 30 menit dari pukul 12.00. Sementara hari Jumat, masuk pukul 08.00 hingga 15.30. Istirahat diberlakukan dari pukul 12.00 hingga 12.30.

Sedangkan bagi instansi pemerintah yang memberlakukan enam hari kerja atau Senin sampai Sabtu, jam kerja yang ditentukan selain hari Jumat adalah pukul 08.00 hingga 14.00. Pegawai diberi waktu istirahat 30 menit dari pukul 12.00. Sementara hari Jumat pukul 08.00 hingga 14.30 dengan waktu istirahat pukul 11.30 sampai 12.30.

Jumlah jam kerja Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, baik yang memberlakukan lima maupun enam hari kerja, selama bulan Ramadhan adalah 32,5 jam per pekan. Sedangkan di bulan biasa, PNS diwajikan kerja selama 37,5 per minggunya.

“Ketentuan Pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadhan tersebut diatur oleh Pimpinan instansi dan Pemerintah Daerah masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat,” demikian bunyi akhir Surat Edaran tersebut.

Surat edaran tersebut ditujukan kepada Para Menteri Kabinet Kerja, Sekretaris Kabinet, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima TNI, dan Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR