Pemerintah Siapkan Rp 1,78 Triliun Anggaran Negara Untuk Ekonomi Digital

Ekonomi Digital (ilustrasi)

Melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin), pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk sektor program pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi menuju dual system. Anggaran negara untuk ekonomi digital tersebut besarnya sekitar Rp 1,78 triliun rupiah.

Dengan anggaran tersebut, diharapkan akan tercetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul di era ekonomi digital. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjelaskan, anggaran itu disalurkan untuk program pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi.

“Anggaran itu disalurkan untuk program pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi menuju dual system, pembangunan politeknik atau akademi komunitas di kawasan industri, serta pengembangan link and match SMK dan industri,” ungkap Menteri Perindustrian Airlangga Hatarto dalam pesan tertulisnya, Sabtu (2/3/2019).

Airlangga menuturkan lebih jauh bahwa anggaran tersebut juga dimaksud untuk menjalankan pelatihan industri berbasis kompetensi dengan sistem3 in1 (pelatihan-sertifikasi-penempatan kerja) bagi 72.000 orang, pembangunan infrastruktur kompetensi dan sertifikat kompetensi, serta pembangunan SDM industri sebagai antisipasi industri 4.0.

Hal tersebut, lanjut Airlangga, karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) melihat model atau metode yang di lakukan oleh Kemenperin sebagai prototipe, sehingga menurutnya, Kemenperin lakukan penyesuaian. Dan saat ini ungkap Airlangga , pihaknya mempunyai unit eselon satu yang menangani mengenai masalah pendidikan industri.

Program dual system itu, lanjut Airlangga, akan mengedepankan proses pembelajaran dengan porsi 30% teori dan 70% praktik. dan untuk mewujudkan hal tersebut Kemenperi akan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Kita sudah menyesuaikan 35 program studi, dan ke depan akan menjadi prototipe kurikulum SMK yang disesuaikan dengan industri,” imbuhnya.

Lebih lanjut Airlangga mengungkapkan bahwa Pemerintah juga menargetkan semakin banyak tenaga kerja di industri yang tersertifikasi melalui program Diklat 3in1 termasuk untuk para penyandang disabilitas. Maka menurutnya, dengan Pelatihan kursus pendek tersebut akan memungkinkan peserta tersertifikasi keahliannya dan langsung diterima bekerja di perusahaan.

“Tahun ini, kami juga menerima pelatihan untuk penyandang disabilitas untuk meningkatkan potensi mereka. Ini juga langkah pengembangan SDM menuju industri 4.0,” paparnya.

Airlangga menegaskan, Pembangunan SDM melalui kegiatan pendidikan vokasi yang link and match dengan industri tersebut juga akan menjadi salah satu strategi prioritas dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas sektor manufaktur dalam negeri.

“Untuk itu kita harapkan pelaku industri dapat terlibat menghadirkan program atau penduduk vokasi dan  litbang dengan insentif super deductible tax 200% untuk vokasi dan 300% untuk penelitian dan pengembangan,” tutupnya.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR