Pemindahan Ibu Kota Negara di Mata Ismail Thomas

Wacana pemindahan ibu kota negara (IKN) yang muncul sejak masa Presiden Soekarno, kini mendapat kepastian di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kepastian itu diputuskan melalui rapat terbatas pemerintah pada 29 April 2019 lalu dan program itu selanjutnya tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Menimbang beberapa aspek, IKN baru, akan dibangun di wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

“Pemerintah akan segera merancang undang-undang untuk pemindahan ibu kota untuk disetujui DPR. Pembangunan akan dimulai pada 2020 dan pemindahan akan dilakukan bertahap dimulai dari 2024”, ujar Presiden di Jakarta, (26/8/2019) silam.

Alasan pemilihan lokasi IKN itu, menurut Jokowi, adalah kecilnya risiko bencana alam dan lokasi itu “ada di tengah-tengah Indonesia”. Pertimbangan lainnya, lokasi tersebut dekat dengan kota Balikpapan dan Samarinda yang memiliki infrastruktur relatif lengkap.

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Ismail Thomas, menilai keputusan pemerintah itu tepat dan visioner. Menurutnya, keputusan memilih IKN di Kaltim akan sangat menguntungkan Indonesia di masa mendatang.

“Dengan segala hormat kepada wilayah lain, ditinjau dari segala aspek, Kaltim memang relatif aman dari bencana alam seperti gempa bumi dan gunung berapi. Wilayah itu juga terhindar dari risiko akibat penurunan tanah dan kenaikan air laut karena pemanasan global, seperti yang terjadi sekarang di Jakarta,” kata Thomas kepada indeksberita.com, Rabu (19/2/2020) di Jakarta.

Rencana membangun IKN sebagai “smart city” yang bersih dan hijau seperti kota-kota lain di beberapa negara, menurut Thomas, sejalan dengan kampanye dan gerakan global untuk menghindarkan bumi dari krisis lingkungan. Termasuk akibat gas buang beracun dari kendaraan bermotor berbahan bakar fosil.

“Menurut beberapa studi, salah satu persoalan kemanusiaan di masa mendatang akan muncul dari masalah lingkungan, baik yang bersifat alamiah maupun yang terjadi karena ulah manusia,” ujarnya.

Ia mencontohkan, kemacetan lalu lintas di Jakarta saja ditaksir mengakibatkan kerugian sekitar Rp 100 triliun per tahun. Itu baru kerugian ekonomi. Dampaknya terhadap lingkungan, menurut Thomas, jauh lebih besar lagi.

“Entah berapa banyak timbal dan CO2 yang naik ke atmosfir atau yang masuk terhirup ke paru-paru kita selama ini. Jadi, pemindahan IKN setidaknya akan mengurangi beban lingkungan di Jakarta dengan segala dampak buruknya,” tambahnya.

Mantan Bupati Kutai Barat 2006-2016, itu juga berharap pemindahan IKN menjadi daya dorong kemajuan wilayah Kaltim khususnya, serta Kalimantan secara umum.

Menurutnya, hasil kekayaan alam Kalimantan selama ini menjadi salah satu tumpuan bagi pembangunan perekonomian nasional. Namun dalam catatannya masih banyak warga Kalimantan yang hingga saat ini belum menikmati hasil pembangunan itu.

“Saya betul-betul berharap agar warga Kalimantan, khususnya anak-anak Dayak merasakan keadilan dari proses pembangunan. Berilah mereka kesempatan untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya atau melalui jalur kedinasan seperti anak-anak di wilayah lain agar kesenjangangan SDM tidak semakin lebar,” katanya.

Secara teknis Thomas menilai pemindahan IKN bukan proses yang mudah. Mobilisasi besar-besaran ke kota baru sudah pasti akan terjadi, baik fisik maupun non-fisik. Oleh karena itu, Ia meminta pemerintah membuat perencanaan pembangunannya betul-betul cermat dan detail, termasuk aspek waktunya.

Pembangunan IKN yang direncanakan pemerintah rampung pada 2024, menurut anggota Komisi VII DPR, ini terlalu singkat dan realisasinya agak berat.

“Harus ada atensi khusus, dan segera dari semua stakeholders. Lakukan studi dan analisa yang benar dan betul-betul diperlukan sebagai masukan buat Presiden. Terlalu berat kalau segalanya hanya dibebankan kepada Bappenas. Karena sebenarnya sangat berat (program ini) bisa rampung dan pindah pada pertengahan tahun 2024.,” ujarnya.

“Sekali lagi, saya sangat mengapresiasi inisiatif dan keputusan presiden mengenai pemindahan IKN ini. Bagaimanapun, program ini telah diputuskan, sehingga harus segera dimulai. Baik bagi kita untuk sama-sama mendorong agar program ini tuntas pada waktunya,” pungkas Thomas.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR