Pemkab Banyuwangi Hentikan Bertahap Penggunaan Mobil Dinas

Juga untuk hindari "mark up" biaya perbaikan dan perawatan

Banyuwangi – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, akan menghentikan penyediaan dan penggunaan mobil dinas bagi pejabat di lingkungan pemerintahannya secara bertahap mulai 2017 dan akan diganti dengan bantuan transportasi kepada para pegawai.

Bupati Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, Kamis, menyatakan konsekuensi dari kebijakan itu adalah mobil dinas di Pemkab Banyuwangi dilelang bertahap mulai tahun 2017 .

Selain itu, katanya, tidak akan ada lagi kebijakan pembelian mobil dinas baru. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari efisiensi dan pengalihan alokasi dananya untuk kebutuhan lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

“Tiap tahun biaya operasional seluruh mobil dinas di Banyuwangi lebih dari Rp12 miliar. Kalau itu kita ganti jadi subsidi transportasi, bisa hemat 50 persen lebih. Dari dana yang dapat dihemat itu kita bisa beri beasiswa lebih banyak atau beli alat kesehatan yang canggih untuk puskesmas,” ujar Anas.

Bantuan ongkos transportasi, kata Anas, diberikan juga dalam rangka menghindari pelanggaran yang dilakukan pegawai, misalnya mark-up biaya perbaikan dan perawatan mobil.

“Kan sudah tidak ada mobilnya, jadi tidak bisa muncul biaya perawatan. Cukup kita beri bantuan ongkos transportasi saja,” ujarnya.

Anas menambahkan, tiap tahun mobil-mobil dinas juga mengalami depresiasi (penyusutan). Mulai tahun depan, akan dilelang bertahap.

“Tentu lelang dilakukan bertahap sampai dua atau tiga tahun ke depan. Dana dari lelang setelah masuk kas daerah bisa digunakan untuk banyak kebutuhan, seperti membangun jalan, memperbaiki ruang kelas, bantuan pupuk ke petani, dan sebagainya,” ujarnya.

Meski demikian, Anas menegaskan, mobil dinas akan tetap ada untuk operasional fasilitas kesehatan, kebersihan, pendidikan, patroli keamanan dan perhubungan, serta kendaraan cadangan jika ada tamu.

“Kan tentu masih sangat perlu untuk pelayanan publik, seperti antar orang sakit. Yang lebih penting lagi, kebijakan ini juga sekaligus meniadakan kebijakan pembelian mobil dinas baru. Pokoknya anggaran dihemat untuk hal-hal yang lebih penting,” ujar Anas.

 

/Antara

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR