Pemkab Bogor Ingkar Janji, Petani Ikan Akan Mengadu ke Jokowi

Pemkab Bogor ingkar janji, hal itu dikeluhkan Para petani Ikan Pamitan yang tergabung dalam Paguyuban Petani Ikan Kolam Air Deras Pamijahan (PPIKADP). Pasalnya, tim verifikasi sebelumnya telah menghitung jumlah kerugian warga akibat bencana kerusakan lingkungan dampak dari PT Jaya Dinamika Geohiroenergi (JDG) sebanyak Rp 6,2 miliar. Tapi, hingga kini ganti rugi tersebut tak juga kunjung direalisasikan.

Tim verifikasi tersebut terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penamggulangan Bencana Daerah, Dinas Peternakan dan Perikanan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penilitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kecamatan Pamijahan, Bagian Bantuan Hukum dan Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bogor ditambah Paguyuban Petani Ikan Air Deras Pamijahan.

“Kami kecewa. Setelah 17 bulan berjuang menuntut hak ganti rugi tapi makin tak jelas solusinya. Dalam waktu dekat ini, karena Pemkab Bogor ingkar janji, kami para petani ikan berencana akan datang ke Jakarta untuk menyampaikan masalah langsung kepada Presiden Jokowi,” tukas Ketua Paguyuban Haji Zaenal Mutaqien saat diwawancarai indeksberita.com di Pamijahan, Kabupaten Bogor, Sabtu (8/4/2017).

Dia menceritakan, hasil tim verifikasi sebelumnya sudah merekomendasikan kepada Bupati Bogor Nurhayanti, agar memerintahkan memberikan rugi kerugian para petani ikan sebesar Rp 6,2 miliar. Tapi, hingga saat ini masih juga belum direalisasikan.

“Bencana longsor di Kampung Muara Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, terjadi 22 November 2015 silam. Menurut peninjauan tim verifikasi yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Bogor, curah hujan yang tinggi turut memicu terjadinya longsor di lokasi proyek Cianten 1B Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) itu,” ujarnya.

Kondisi tebing-tebing pinggir sungai, sambungnya, kritis karena ada pembangunan jalur air (waterway) PLTM yang dikelola PT Jaya Dinamika Geohiroenergi (JDG).

“Akibatnya, material longsor masuk sungai dan merusak kolam-kolam ikan milik warga sekitar. Sebelumnya, kami Paguyuban Petani Ikan Air Deras Pamijahan sudah mendesak pemerintah menghentikan operasional PT. JDG,” lanjutnya.

Pada tempat yang sama, Ruhyat Sujana yang beberapa hari sebelumnya bersama warga setempat menggalang aksi demo menginap di halaman Pemkab Bogor menuding sikap Bupati Bogor tidak adil.

“Seharusnya, Pemkab Bogor saat mengirimkan surat ke Kementerian ESDM maupun direksi PT JDG juga disertai dokumen surat tertanggal 24 November 2015 dari salah satu SKPD,  dan hasil kajian Walhi Jabar. Tapi, dokumen tersebut tidak disertakan. Ini menjadi bukti Pemkab Bogor lebih berpihak kepada pengusaha,” tukasnya.

Keterangan senada juga disampaikan Ketua LSM GMBI Distrik Bogor, Sambas Alamsyah.

“Saya menilai Bupati Bogor Nurhayanti tidak memiliki itikad baik membantu menyelesaikan persoalan yang saat ini sedang dihadapi petani ikan,” tuntasnya

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR