Pemkab Nunukan akan Kurangi Tenaga Honorer

NUNUKAN – Keberadaan tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, selama ini sangat membantu kelancaran kinerja pemerintah kabupaten (pemkab). Namun, di sisi lain kondisi keuangan daerah menuntut dilakukannya efisiensi dalam penggunaaan anggaran.

Oleh karena itu, Pemkab Nunukan berencana melakukan pengurangan tenaga honorer dalam waktu dekat ini.

Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid membenarkan tentang akan adanya rencana tersebut. Pengurangan akan dilakukan terbatas dan sesuai evaluasi terhadap sejumlah indikator terkaitnya.

“Jadi begini, walaupun intinya pengurangan tenaga honorer itu karena keadaan keuangan daerah yang tidak mampu, namun metodenya dimulai dari rekam jejak selama menjadi tenaga honor, misalnya absen, kemudian lama pengabdian dan kemudia tes sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang” kata Laura lewat pesan singkat kepada indeksberita.com, di Nunukan, Jumat (21/10).

Laura menambahkan bahwa akan ada verifikasi dan evaluasi terhadap semua tenaga honorer . Caranya, semua tenaga honorer nanti akan dievaluasi kinerjanya, mulai dari tingkat kedisiplinan, loyalitas, dan kapabilitasnya.

Agar verifikasi berlangsung profesional dan fair, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD), Bagian Organisasi Setda, dan semua SKPD akan terlibat langsung dalam verifikasi tersebut. Bagi yang lolos verifikasi, maka akan kembali bekerja seperti biasa sebagai tenaga honorer, sedangkan yang tidak lolos akan diberhentikan secara hormat.

Di setiap kesempatan, Laura selalu menekankan agar semua pegawai termasuk tenaga honorer ini dapat menjunjung tinggi profesionalitas. Hal itu dilontarkanya kembali saat dirinya memimpin Rapat Kerja dengan Kepala SKPD di Kantor Bupati Nunukan, Rabu (19/10) lalu.

“Saya meminta kepada BKDD dan instansi terkait segera mengevaluasi kinerja para tenaga honorer, lihat tingkat kehadiran dan kinerjanya selama ini.Buat apa dipertahankan jika tidak bisa bekerja, dan hanya menjadi beban bagi pemerintah.Kita ingin bersikap profesional dan sesuai UU,” ujarnya.

Disinggung apakah akan ada kebijakan terhadap para tenaga honorer apabila dianggap tidak lolos evalulasi, Laura mengatakan bahwa dirinya tak kan melepaskan diri dari rasa kemanusiaan.

“Kita akan usahakan agar para tenaga kerja yang diberhentikan bisa mendapatkan seperti uang pesangon,agar dapat digunakan sebagai modal usaha setelah diberhentikan,” pungkasnya.

BAGIKAN

6 KOMENTAR

  1. Bagussssssss in buat ngurangi beban krn terlalu bnyknya honor tp gak ad yg d kerjakan, tapi harus adil ke smua skpd jangan Ada Karena faktor timsukses.

  2. Nunukan pake sistem keluarga…nggak ada yg di lihat dr kinerja. Dr zaman nya nabi sampai di zaman nya dewa 19 tetap pakai sistem keluarga…nggak ada yg lain.

  3. kasian, pasti akan banyak pengangguran, cari jalan laen klo bisa, yang baru lulus sekolah aja blom tau mo kerja apa, ini yang sudah mengabdi mo dirumahkan. yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin

  4. Langkah ini menurut aq sih cukup bagus untuk evisiensi anggaran dan memberhentikan para pegawai yg slma ini tak berkompeten dlm kerja.

  5. Bagus memang begitu.tpi mungkin lebih bagus lagi kalau anggota dewan jga ikut d kurangi.karena uang rakya trlalu banyak d situ buat gaji dia.sdangkan kerjanya untuk mensejahterakan rakyatnya belom ada yg nyata….

TINGGALKAN KOMENTAR