Pemprov Papua dan Pemkab Mimika Akan Dapat Hak Saham 10 Persen Dari PT Freeport

Penandatangan Pernjanjian antara Pemerintah Pusat,Pemprov Papua,Pemkab Minika dan PT. Inalum tentang Pengambilan Saham Divestasi PT.Freeport Indonesia di Kantor Kemenkeu,Jakarta, Jumat (12/1/2018). Foto: Kementerian Keuangan RI.

Pemerintah Provinsi Papua dan Pemkab Mimika akan mendapat hak saham 10 persen dari PT Freeport Indonesia. Hal tersebut diutarakan Menteri Keuangan Sri Mulyani penandatanganan Perjanjian Pengambilan Saham Divestasi PTFI di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Kantor Kemenkeu,Jumat (12/1/2018).

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pernjanjian tersebut merupakan suatu langkah strategis serta kemajuan yang signifikan terkait pengambilan saham divestasi PTFI. Dengan perjanjian tersebut, maka pemerintah daerah akan memiliki 10 persen saham PTFI setelah proses divestasi.

“Porsi saham tersebut mengakomodir pemilik hak ulayat serta masyarakat yang terkena dampak permanen usaha PTFI,” papar Menkeu.

Menkeu Menkeu Sri Milyani menyaksikan penandatanganan Pernjanjian antara Pemerintah Pusat, Pemprov Papua, Pemkab Minika berkaitan dengan Freeport
Menkeu Menkeu Sri Milyani menyaksikan penandatanganan Pernjanjian antara Pemerintah Pusat, Pemprov Papua, Pemkab Minika berkaitan dengan Freeport

Menurut Sri Mulyani, Perjanjian tersebut merupakan wujud semangat kebersamaan antara seluruh pemerintah yaitu pemerintah pusat, Kemenkeu, Kementerian ESDM dan BUMN dengan Pemda yaitu Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika dan BUMN yang bersama-sama sepakat untuk kerjasama di dalam proses pengambilan saham divestasi PTFI.

Porsi hak kepemilikan,lanjut Sri Mulyani, diantaranya termasuk untuk mengakomodir hak-hak masyarakat pemilik hak ulayat dan masyarakat yang terkena dampak permanen dari usaha PTFI.

Untuk proses pengambilan itu sendiri akan menggunakan skema korporasi. Sehingga, Sri Mulyani menegaskan tidak akan membebani anggaran pemerintah baik pusat maupun daerah.

“Pengambilan saham PTFI akan dilakukan melalui mekanisme korporasi dengan demikian tidak membebani APBN maupun APBD,” pungkasnya.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR