Antara Pendekatan Keamanan dan Kesejahteraan: Menyambut Hari Bhayangkara

Ilustrasi untuk tulisan mengenai Hari Bhayangkara 2017

Menjelang Hari Bhayangkara tahun ini, institusi kepolisian memperoleh hadiah  teramat istimewa, yakni dukungan publik yang sangat kuat terhadap kepemimpinan Jenderal Pol Tito Karnavian. Sebagai Kapolri, Tito memberi arahan langsung dalam tindak melawan terorisme, mengingat sebelum menjadi Kapolri, Tito memiliki pengalaman panjang dalam tindak terorisme, seperti pernah menjadi Kepala Densus 88 dan Kepala BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme).

Tito termasuk Kapolri yang dekat dengan kalangan CSO (civil society organization), baik itu NGO, kalangan intelektual, aktivis gerakan sosial, dan seterusnya. Tito secara alamiah bisa dekat dengan kalangan CSO, karena dia memiliki kapasitas intelektual yang memadai. Tito siap berdiskusi, hingga perdebatan keras sekalipun, asal itu demi perbaikan kinerja institusi Polri. Seperti dalam kesempatan “bukber” (buka bersama) beberapa waktu lalu dengan kalangan aktivis pro-demokrasi, dimana Tito menerima baik masukan dan kritik dari tokoh gerakan Malari, Hariman Siregar, yang dikenal kritis dari waktu ke waktu.

Keamanan dan Kesejahteraan

Tindakan yang tegas dan keras terhadap segala bentuk aksi terorisme, seraya menjaga hubungan dengan komunitas masyarakat sipil dari berbagai kalangan, menunjukkan gaya Tito dalam memimpin Polri, yaitu gabungan pendekatan keamanan dan kesejahteraan. Secara perlahan polisi juga mulai mengurangi cara kekerasan, dalam menciptakan rasa aman masyarakat. Dengan lebih mengedepankan pendekatan kesejahteraan, sebab rasa aman masyarakat identik dengan kesejahteraan itu sendiri.

Namun untuk kasus tertentu, seperti aksi terorisme dan tindak kriminal yang sadis, tidak ada pilihan lain, sikap keras tetap diperlukan, untuk memberikan efek jera. Sejak berpisah dari TNI, polisi juga secara bertahap mencari model sendiri dalam menciptakan rasa aman masyarakat, apabila rasa aman masyarakat dibangun dengan pendekatan keamanan (baca: kekerasan),  polisi akan dinilai belum mampu menanggalkan gaya militeristiknya.

Dalam praktik di lapangan, memang tidak mudah bagi anggota Polri untuk melepas bayang-bayang dari TNI, khususnya TNI AD, yang ekspresinya bisa berupa bentrokan antara anggota dua institusi tersebut. Ini artinya konflik antara polisi dan militer merupakan konflik laten, yang akan terus berulang, tanpa kita pernah tahu kapan ketegangan ini akan berakhir. Potensi konflik tentu saja sangat dimengerti oleh pimpinan masing-masing pihak. Itu sebabnya, pada derajat tertentu bentrokan di lapangan bisa ditolerir pihak atasan.

Secara singkat, konflik berkepanjangan ini terkait dua perkara: kekuasaan dan kesejahteraan. Antara polisi dan militer memiliki respons yang berlainan saat menghadapi kekuasaan dan kesejahteraan.

Berdasarkan pengamatan empirik, militer cenderung lebih dekat dengan kekuasaan. Sementara perilaku polisi, mengingat posisinya selalu inferior dibanding militer, secara alamiah menjadi lebih dekat dengan kesejahteraan. Kira-kira logika yang berlaku di militer adalah, kekuasaan dipegang lebih dahulu, kesejahteraan dengan sendirinya menyusul.

Fenomena ini juga merefleksikan apa yang sebenarnya terjadi pada bangsa kita hari ini. Bahwa dalam sektor kehidupan apapun, ikhtiar memburu kekuasaan dan kesejahteraan menjadi peristiwa biasa. Bila kita melihat politisi sipil, realitasnya jauh lebih mengerikan, mereka ingin menggapai kekuasaan dan kesejahteraan dalam satu tarikan nafas.

Integritas dan Komitmen

Dalam memproses kasus dengan perputaran uang dalam jumlah besar, seperti kasus narkoba atau mengusut pengusaha kelas kakap, masih ada sebagian (kecil) anggota polisi yang “masuk angin”. Untuk penanganan kasus seperti ini memang diperlukan integritas dan komitmen, karena ujiannya sangat berat, yang bila tidak hati-hati akan tergelincir, dengan kata lain telah mencederai kepercayaan publik.

Soal integritas dan komitmen anggota Polri, saya memiliki pengalaman pribadi, ketika saya masih bekerja di KUK (Komunitas Utan Kayu), Jakarta Timur, ketika terjadi peristiwa yang kemudian dikenal sebagai “bom buku”, bulan Maret 2011.

Pada peristiwa itu saya melihat langsung dua perwira muda Polri (dengan pangkat dan posisi saat itu) di lokasi, masing-masing adalah Kompol Dodi Rahmawan (Kasatserse Polres Jaktim, Akpol 1995), dan Kompol Deoniju de Fatima (Komandan Jihandak Brimob Polda Metro Jaya, Akpol 1996). Keduanya bekerja di TKP (tempat kejadian perkara) dengan penuh integritas, dan mungkin begitulah yang disebut profesional. Meski tangan kiri Kompol Dodi cedera dalam peristiwa tersebut, namun saya ikut lega, ketika mendengar karirnya berjalan normal, dan sempat menjabat Kapolres Aceh Tengah (dengan pangkat AKBP). Sementara AKBP Deoniju de Fatima kini masih bertugas di lingkungan Satuan Brimob Polda Metro Jaya, dan sedang mengikuti pendidikan di Sespim Polri.

Tentu saja AKBP Dodi dan AKBP Deoniju hanyalah sekadar contoh kecil, masih banyak perwira muda Polri lain yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sebagaimana ditunjukkan oleh keduanya. Dari pengamatan media bisa kita temukan nama Kombes Andry Wibowo (kini Kapolres Jakarta Timur, kandidat doktor), perwira muda Polri dengan wawasan luas dan aspirasi intelektal.

Bila perwira muda Polri seperti itu adanya, keberadaan mereka adalah berkah, bukan hanya bagi institusi Polri, namun juga bagi bangsa ini.Dengan perwira-perwira muda seperti itu, langkah Tito untuk menata kembali internal Polri, utamanya membongkar mentalitas korup, akan jauh lebih mudah. Perwira-perwira semacam itu bisa menjadi andalan Tito untuk perbaikan Polri di masa depan, sembari berharap mereka tidak cepat silau oleh simbol kesejahteraan, semisal mobil sekelas jeep Rubicon, Toyota Alphard, Lexus, dan seterusnya.

 

Aris Santoso sejak lama dikenal sebagai pengamat militer (khususnya TNI AD). Kini bekerja sebagai editor buku paruh waktu 

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR