Pengadaan Kapal Selam KRI Nagapasa 403 dan Visi Poros Maritim

Kapal Selam Indonesia terbaru KRI Nagapasa buatan Korea Selatan (Istimewa-Kemenhan)

Menurut rencana pada akhir bulan Agustus ini kapal selam KRI Nagapasa 403 akan merapat di Dermaga Ujung, Surabaya. Kedatangan kapal selam produksi pabrikan Korea Selatan ini, bisa dikatakan momen spesial, karena TNI AL terakhir kali mendatangkan kapal selam (baru)  pada tahun 1981, yakni KRI Cakra 401 dan KRI Nanggala, keduanya produksi Jerman, yang masih aktif sampai sekarang.

Sebagai negara maritim, pemilikan kapal selam merupakan keharusan. Karakter kapal selam yang seperti “siluman”, yakni sulit dideteksi posisinya, menjadikan kapal jenis ini memiliki nilai arti strategis dan taktis, guna kepentingan patroli jarak jauh, mengingat luasnya perairan Indonesia.

Sekadar perbandingan, AL Singapura (RSN) misalnya, meskipun wilayah lautnya kecil, namun telah mengoperasikan 4 unit kapal selam produksi Swedia. Kemudian berencana masih akan mengakuisisi 2 unit lagi produksi Jerman, pabrikan yang dulu juga memproduksi KRI Cakara dan KRI Nanggala.

Visi Maritim 

Bagi publik awam sampai sekarang, masih sebuah pertanyaan besar, mengapa negeri kita tidak memprioritaskan pengadaan kapal selam. Soal arti penting akuisisi kapal selam menjadi isu yang terkesan elitis, karena wacana ini hanya berputar di tinggkat pimpinan lembaga, dalam hal ini Kemenhan dan Mabes TNI. Padahal rakyat sejatinya memiliki hak memperoleh penjelasan, mengingat pengadaan kapal selam itu, sebagian juga menggunakan uang rakyat.

Soal posisi visi maritim (wawasan bahari) yang belum dikedepankan, bisa jadi ini soal warisan masa lalu, padahal  kondisi georafis wilayah Tanah Air sebagian besar adalah lautan. Di masa Orde Baru, visi maritim memang belum dijadikan referensi dalam menyusun doktrin pertahanan, sebab yang lebih dominan adalah konsep Wawasan Nusantara, yang pada gilirannya lebih memprioritaskan penguatan alustista (alat utama sistem persenjataan) matra darat.

Bagi orang awam saja, yang sama sekali kurang akrab dengan isu pertahanan, memang sulit diterima nalar, bagaimana mungkin kita tidak memiliki armada kapal selam yang memadai. Yang jelas bukan karena anggaran, mau tidak mau kita kembali ke soal visi tadi. Belum lagi kalau bicara soal teknologinya, unit dua kapal selam yang sekarang sudah sangat tertinggal. Kesadaran akan visi maritim seolah baru bangkit dari tidur panjang, setelah Presiden Jokowi mengintrodusir konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Pada awal tahun 1960-an, TNI AL sempat mengoperasikan 12 unit kapal selam, produksi Rusia, yang dalam standar NATO,  masuk dalam kelas “W”  atau Whiskey. Generasi kapal selam eks Rusia yang terakhir beroperasi adalah KRI Pasopati, yang masih sempat melakukan patroli pada tahun 1976, guna memberi dukungan bagi Operasi Seroja. Ketika beroperasi tahun 1976 itu saja, kapal selam eks Rusia itu sudah terkesan  ketinggalan zaman, padahal usia pakainya baru sekitar 15 tahun.

Sementara KRI Cakra dan KRI Nanggala, sudah bergabung sejak 1981, berarti dari segi durasi operasi jauh lebih lama dari KRI Pasopati. Memang ada persoalan suku cadang dari kapal selam eks Rusia, mengapa usia pakainya relatif pendek. Pada tahun 1980 KRI Pasopati benar-benar berhenti, dengan baterai “cangkokan” dari Inggris, bukan lagi orisinil Rusia, karena adanya kebijakan embargo. Kini badan KRI Pasopati dijadikan sebuah monumen di Kota Surabaya.

Ketegangan Kawasan

Ketegangan laten di kawasan Laut China Selatan (LCS), atau yang sedang ramai di Marawi (Filipina Selatan) hari-hari ini, kiranya merupakan sinyal bagi pihak pemangku kepentingan, arti penting modernisasi alutsista, khususnya kapal selam. Mesin perang seperti kapal selam bisa secara senyap menangkal kemungkinan infiltrasi sempalan combatant dari Marawi, serta memotong jalur logistiknya.

Potensi ketegangan di kawasan LCS berpotensi akan meningkat, ketika Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Kemaritiman, baru-baru ini mengusulkan penamaan sebagian dari LCS, utamanya yang masuk wilayah perairan Indonesia, dengan sebutan Laut Natuna Utara. Pemberian nama secara sepihak terhadap kawasan laut bukan kali ini saja, Indonesia sempat memberi nama laut di selatan Jawa sebagai Samudra Indonesia, padahal nama resmi secara internasional adalah Samudra Hindia.

Hampir mirip dengan pengalaman Indonesia, Filipina sempat menyebut LCS sebagai West Philippine Sea. Penamaan ruang laut di muka bumi ada protokolnya, sesuai dengan kesepakatan internasional, di bawah regulasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Klaim Indonesia soal sebutan Laut Natuna Utara tentu akan memicu polemik. China langsung melayangkan protes, ini bisa dipahami, selain soal klaim wilayah, China merasa memiliki “martabat” mengingat namanya menjadi label kawasan itu.

Persoalan soal klaim wilayah di LCS dan penamaan baru, hanyalah contoh soal bahwa sebagai negara maritim kita butuh dukungan alutsista, agar kita tidak mudah ditekan negara tetangga. Oleh karena itu muncul konsep yang dikenal sebagai memperkuat daya dan kekuatan tangkal (deterrence effect). Dalam peta alutsista matra laut di kawasan, pemilikan kapal selam adalah satu pilihan, berdasar prinsip batas laut merupakan bagian dari kedaulatan negara.

 

Aris Santoso, sejak lama dikenal sebagai pengamat militer, khususnya TNI AD. Kini bekerja sebagai editor buku paruh waktu

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR