Pengamat dan Pengusaha: Turunkan Pajak Tontonan Agar Film Indonesia Menjadi Tuan Rumah

Pembicara seminar film nasional yang diselenggarakan pada hari Kamis (38/3) di Gedung Film Jakarta. (Buddy Ace)

Meski penonton film mengalami peningkatan tajam dan produksi Film Indonesia meningkat. Namun ternyata film Indonesia belum menjadi tuan rumah di Negeri sendiri. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah tingginya pajak tontonan yang dikenakan pada konsumen film Indonesia.

Hal tersebut terungkap saat Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kerja bareng Forum Wartawan Hiburan (Forwan) menggelar Seminar Film dengan mengusung tema Film Indonesia Menjadi Tuan Rumah Di Negeri Sendiri dan Tamu Mulia di Negeri Lain. Seminar ini diselenggarakan dalam rangka menyambut film nasional yang jatuh pada tanggal 30 Maret, pada hari Kamis (28/3) di Gedung Film Jalan MT Haryono Jakarta.

Seminar ini menghadirkan Narasumber Djohny Syafruddin ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI), Dian Srinursih Kepala Perijinan dan Pengendalian Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ahmad Yani Ketua Lembaga Sensor Film, Ody Mulya Hidayat (Produser Max Picture), Yan Wijaya Pengamat Film, Dimas Supriyanto (Wartawan senior), Nini Suny dan Didang Prajasasmita (Wartawan senior/Forwan).

Menurut pengamat Film Yan Wijaya, Film Indonesia belum menjadi tuan rumah di negeri sendiri, semua itu karena dominasi film asing masih kuat. “Pada periode tahun 2018 saja, film asing khususnya dari Hollywood, India masing menguasai pasar film Indonesia,” ujar Yan.

Mantan wartawan Majalah Film ini, menambahkan secara bisnis film asing masih jauh lebih menguntungkan. “Dengan Raihan penonton film Dilan yang mencapai angka 5 juta kita sudah bangga, padahal secara penghasilan dengan jumlah penonton yang sama film Marvel pengahsilanya lebih besar ketimbang dengan Dilan,” papar Yan.

Sementara Djonny Syafruddin selaku pengusaha Bioskop, berharap pemerintah segera menurunkan dan menyeragamkan nilai pajak tonton hingga sepuluh persen. “Kalau bioskop bisa tumbuh di daerah-daerah sebagai basis penonton film Indonesia, pemerintah harus menurunkan pajak tontonan hingga sepuluh persen dan harus berlaku di seluruh Indonesia,” kata DJohny.

Selain pajak tontonan yang masih tinggi Djohny juga menyoroti tingginya tarif dasar listrik untuk film. “Mestinya pemerintah juga memberlakukan tarif khusus untuk bioskop, karena tarif yang ada sekarang masih terlalu tinggi,” kata Djohny.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR