Penilaian Jokowi Terhadap Dana Desa : Tepat Sasaran Hanya Perlu Diperbaiki Prosedurnya

Keberangkatan perjalanan dinas presiden, ke Semarang, Garut dan Bandung, Selasa (17/10/2017) di Halim Perdana Kusuma Jakarta (Istimewa)

Program dana desa saat ini, adalah salah satu program andalan pemerintah untuk membangun ekonomi desa dan mengurangi ketimpangan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) melihat bahwa penggunaan dana desa, walupun ada yang melenceng, sehingga banyak kepala desa harus berurusan dengan hukum, tetapi yang masih dalam jalur yang tepat, jauh lebih banyak. Penilaian Jokowi terhadap dana desa, disampaikannya dalam dialog dengan masyarakat di Garut, Jawa Barat.

“Ada kurang lebih 900 kepala desa yang ditangkap karena dana desa. Dari 74 ribu desa yang ada, bahwa ada yang ‘belok’ kita tidak tutup mata. Tetapi dari hasil survei yang kita lakukan, banyak juga yang tepat sasaran,” ujar Presiden di Lapangan Olahraga Kerkoff, Kabupaten Garut, pada Selasa, 17 Oktober 2017.

Presiden Jokowi berjanji akan terus mempertahankan dan menjadikan program dana desa sebagai program unggulan. Tapi ia menyadari bahwa kedepannya, diperlukan beberapa perbaikan. Menurutnya perbaikan yang harus dilakukan dalam hal sistem, prosedur, dan pengawasan, agar dana tersebut dapat lebih tepat guna.

“Perlu diperbaiki prosedurnya agar lebih sederhana. Perlu juga diperbaiki pengawasannya,” ujarnya.

Jokowi lalu mengingatkan, tidak mungkin bagi pemerintah untuk mengawasi jalannya pemanfaatan dana desa satu per satu di 74 ribu desa yang ada di Indonesia. Untuk itu Presiden Jokowi mengajak peran serta masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan dana desa yang telah diberikan pemerintah pusat.

“Uang itu ditransfer langsung dari pusat menuju ke desa. Tanggung jawab ada di desa, masyarakat juga harus ikut mengawasi dan mengontrol uang itu jadi barang apa. Apakah jadi irigasi, jalan, dan sebagainya. Tidak mungkin pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah mengikuti begitu banyaknya desa,” urainya.

Ia juga berharapa kepada para kepala desa, agar melibatkan masyarakat dalam hal menentukan pemanfaatan dana desa tersebut. Baginya, dana desa tersebut boleh dimanfaatkan untuk apa saja, sepanjang itu bersifat produktif dan memajukan perekonomian desa.

“Masyarakat juga harua ikut terlibat dalam pengawasannya. Itu yang paling penting, pengawasan yang paling baik itu adalah dari masyarakat,” tegasnya

Untuk informasi, kunjungan Presiden Jokowi ke Garut merupakan bagian dari perjalanannya ke tiga kota: Semarang, Garut dan Bandung.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR