Pentingnya Larangan Bergaya Hidup Mewah Bagi Anggota Polri

Kapolri Idham Azis (wikipedia.com)

Ketika baru diangkat sebagai Kapolri sekitar sebulan lalu, Jenderal (Pol) Idham Azis segera membuat gebrakan dengan mengeluarkan peraturan, berupa larangan bergaya hidup mewah bagi anggota Polri beserta keluarganya. Intinya, anggota Polri (termasuk PNS di lingkungan Polri), dilarang memamerkan barang mewah miliknya di ranah publik, termasuk melalui media sosial.

Sanksi tegas bakal dikenakan pada anggota Polri yang melanggar. Khusus kepada perwira dan unsur pimpinan Polri, diminta memberikan contoh terkait peraturan tersebut. Benar, masalah perilaku harus dimulai dari atasan, percuma ada aturan bila hanya berlaku “tajam” bagi bawahan, sementara tidak ada keteladanan dari pimpinan.

Peraturan soal gaya hidup sederhana itu menunjukkan, Jenderal Idham Azis adalah pimpinan yang peka terhadap situasi makro, karena kasus kesejahteraan ini pula, yang selalu menjadi sumber konflik antara polisi dan militer (khususnya Angkatan Darat) di lapangan. Salah satu bentrokan skala besar yang pernah terjadi antara polisi dan tentara, adalah bentrokan antara Yonif 100/Raiders dan Brimob Polda Sumut di Binjai (dekat Medan), beberapa tahun lalu, yang juga dipicu faktor kesejahteraan.

Dengan melihat kasus Binjai, maupun kasus bentrokan di tempat lain, artinya konflik antara polisi dan militer (khususnya Angkatan Darat) merupakan masalah laten, yang akan terus berulang, tanpa kita pernah tahu kapan ketegangan ini akan berakhir. Potensi konflik tentu saja sangat dimengerti oleh pimpinan masing-masing satuan.

Itu sebabnya, pada derajat tertentu bentrokan di lapangan masih bisa ditolerir pihak atasan. Dalam kasus di Binjai misalnya, memang ada tindakan terhadap komandan satuan. Saat itu Danyon 100/Raider May.Inf. Madsuni (Akmil 1988A), dicopot dari jabatannya, meski hanya sementara. Selang beberapa waktu kemudian karirnya kembali mengalir, bahkan Madsuni sempat menjadi Danjen Kopassus.

Secara singkat, konflik berkepanjangan ini terkait dua perkara: kekuasaan dan kesejahteraan. Repotnya antara polisi dan militer memiliki respons yang berlainan saat menghadapi isu kekuasaan dan kesejahteraan. Berdasarkan pengamatan empirik, militer cenderung lebih dekat dengan kekuasaan. Sementara perilaku polisi, mengingat posisinya selalu inferior dibanding militer, secara alamiah menjadi lebih dekat dengan kesejahteraan. Kira-kira logika yang berlaku di militer adalah, kekuasaan dipegang lebih dahulu, kesejahteraan dengan sendirinya menyusul.

Fenomena ini juga merefleksikan apa yang sebenarnya terjadi pada masyarakat kita hari ini. Bahwa dalam sektor kehidupan apapun, ikhtiar memburu kekuasaan dan kesejahteraan menjadi peristiwa biasa. Bila kita melihat politisi sipil misalnya, realitasnya jauh lebih mengerikan, mereka ingin menggapai kekuasaan dan kesejahteraan secara tamak, dan seolah tidak bertepi.

Sudah umum diketahui, sejak lama terjadi persaingan terselubung antara anggota polisi dan militer, dalam akses menuju korporasi dan jasa hiburan, yang semua ini berujung pada faktor kesejahteraan. Kiranya dengan peraturan Kapolri tersebut di atas, ketegangan bisa sedikit menurun. Mengingat kebiasaan selama ini, gaya hidup mewah adalah pintu masuk menuju korupsi.

Saat masih menjabat Kapolri, Jenderal (Pol) M Tito Karnavian pernah menulis buku berjudul Democratic Policing (2018). Bagi TNI AD buku tersebut dianggap penting, hingga ada diskusi khusus membahas buku tersebut di Kodiklat TNI AD. Prosiding diskusi kemudian dirilis secara terbatas, pada pertengahan tahun 2019, menjelang Hari Bhayangkara yang lalu. Wajar bila pihak AD memberi perhatian khusus pada buku tersebut, mengingat tugas AD dan polisi selalu berkelindan di lapangan.

Ada beberapa isu yang memperoleh perhatian khusus, namun secara acak, saya ambilkan dua isu yang relevan saja, yakni soal kesejahteraan dan kultur militeristik. Beberapa catatan memang tergolong keras, namun semua masukan tetap harus diterima, sebagai bahan evaluasi lembaga (Polri) ke depan.

Catatan pertama terkait soal kesejahteraan. Ada dugaan Polri ingin memperoleh tugas dalam mengawal hak-hak Ekosob (ekonomi, sosial dan budaya). Aspirasi itu dipandang sebagai ambisi berlebihan, dan dianggap melebihi batas kewenangan Polri, meskipun dengan alasan untuk menjamin agar proses pemenuhan hak warganegara dilaksanakan pemerintah.

Pengawalan terhadap Ekosob yang diklaim sebagai tugas baru Polri, bakal dilakukan secara “senyap”. Istilah “senyap” ini yang menjadi kontroversial, karena menciptakan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain, yang bisa berdampak pada munculnya pemborosan terhadap anggaran negara, serta extra-cost bagi dunia usaha. Ada kekhawatiran munculnya ego sektoral dari masing-masing institusi yang terlibat, dan yang paling berat adalah konflik terbuka dengan TNI AD.

Kemudian soal kultur militeristik. Dihadapkan pada semakin kompleksnya spektrum ancaman, penulis buku (Tito Karnavian) diduga ingin mempersenjatai institusi kepolisian dengan alutsista yang melebihi standar militer, dan ini sudah terbukti dengan pembelian senjata api jenis SAGL (Stand-alone Grenade Launcher), pelontar granat dengan teknologi canggih dan sangat mematikan.

Dengan menggunakan senjata api standar militer, patut diduga sebagai upaya Polri memperluas kewenangannya. Sehingga Polri tidak perlu lagi meminta bantuan TNI, saat mengatasi konflik intensitas tinggi. Kemudian muncul kekhawatiran berikutnya, bahwa Polri akan bertindak melampaui kewenangannya, dengan cara berlindung dibalik nilai “demi keamanan negara dan pemolisian modern”.

Tentu saja dua naskah tersebut, baik buku karya Tito maupun prosiding diskusi Kodiklatad sudah sampai di meja pimpinan masing-masing lembaga. Bagi masyarakat awam, berdasar bacaan dua naskah tersebut, tampaknya masih ada masalah laten yang belum selesai antara Polri dan TNI (khususnya AD). Itu sebabnya perlu ada klarifikasi dan keterbukaan dari masing-masing lembaga, agar tidak menimbulkan konflik berlarut, dan berdampak buruk pada rasa aman masyarakat.

 

Penulis : Aris Santoso, sejak lama dikenal sebagai pengamat militer (khususnya TNI AD). Kini bekerja sebagai editor buku paruh waktu
Penulis : Aris Santoso, sejak lama dikenal sebagai pengamat militer (khususnya TNI AD). Kini bekerja sebagai editor buku paruh waktu
BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR