Perhitungan Kerugian Negara Rp.1.2 triliun dalam BOT Hotel Indonesia

Kejanggalan dalam implementasi kontrak BOT antara PT Grand Indonesia dan BUMN PT Hotel Indonesia Natour (HIN), dengan adanya pembangunan Gedung Menara BCA dan Gedung Apartemen Kempinski, cukup jelas. Karena pembangunan tersebut tidak tercantum dalam kontrak BOT. Tetapi karrna tidak tercantum dalam BOT, maka tidak ada kompensasi yang diterima oleh PT HIN. Padahal dua gedung ini dikomersilkan dengan nilai yang tinggi, sehingga ini jelas sekali merupakan kerugian negara.

Selain itu ada kerugian karena perpanjangan BOT selama 20 tahun pada tahun 2010, padahal kontrak yang lama baru berjalan selama 6 tahun.

Darimana angka kerugian Rp.1.2 triliun didapat, Michael Umbas, yang akrab dipanggil Mike,  komisaris PT HIN yang juga relawan Jokowi menjelaskan kepada indeksberita.com

“Ini adalah temuan BPK. Seharusnya nilai perpanjangan harus mengacu pada nilai NJOP saat BOT 30 tahun berakhir, bukan dari nilai tahun 2010. Dan dengan adanya tambahan 2 bangunan tadi (Apartemen Kempinski dan Menara BCA) maka nilai NJOP akan meningkat”

Lalu Mike menjelaskan lagi:
“Sewa BOT cara menghitungnya berdasarkan 25% dari nilai NJOP, dan berdasarkan perhitungan BPK keluar angka Rp.1.6 triliun yang harus Grand Indonesia bayarkan. Sedangkan Grand Indonesia hanya membayar Rp.400 milyar. Maka kerugian negara menjadi Rp.1.2 triliun”

Saat ditanyakan, apakah dalam temuan BPK ditemukan pelanggaran dari direksi HIN saat perjanjian ditandatangani ?

“Kasus ini sudah masuk wilayah hukum, biar aparat penegak hukum yang mengembangkannya”
Demikian pernyataan Michael Umbas kepada indeksberita.com

BAGIKAN

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR