Perlu Payung Hukum untuk CSR, Agar Pendidikan Lebih Layak

Diskusi kelompok memetakan pendidikan di Kabupaten Pasuruan (Dian KD)

Sebagai kabupaten dengan banyak industri besar, Kabupaten Pasuruan memiliki potensi yang besar dalam penyerapan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pasuruan Zainal Abidin, dalam kegiatan Perencanaan Program INOVASI dengan Kabupaten Pasuruan yang berlangsung Selasa, 7 Agustus 2018.

“Kabupaten Pasuruan ini memiliki potensi yang cukup besar bagi perusahaan-perusahaan untuk menyalurkan dana CSR di sektor pendidikan. Selama ini yang sudah dilakukan hanya bersifat personal antar sekolah dengan satu-dua perusahaan saja. Alangkah baiknya bila hal ini dapat difasilitasi Pemkab Pasuruan sehingga diseminasi Program INOVASI kedepan bisa juga melalui pelaksanaan kegiatan CSR,” terangnya.

Hal tersebut juga didukung Kasubid Pendidikan Bappeda Kabupaten Pasuruan Hery Sri Wahyudi. Menurutnya, kondisi saat ini memang belum ada payung hukum yang mewadahi pengelolaan dana CS, khususnya untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Pasuruan.

“Idealnya memang harus ada peraturan bupati yang mengatur tentang ini. Sehingga perusahaan-perusahaan besar yang berada di Kabupaten Pasuruan juga memiliki komitmen untuk memajukan Pasuruan, salah satunya juga di sektor pendidikan,” ungkapnya.

Harapan Herry Sri, apabila ada payung hukum yang jelas terkait pengelolaan dana CSR, dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kapasitas guru di Kabupaten Pasuruan melalui diseminasi Program INOVASI kedepan. Untuk itu, dia akan memberikan usulan kepada pejabat terkait hal ini. Selain itu Bappeda sendiri sudah menyiapkan anggaran yang mendukung kegiatan Program INOVASI di tahun 2019 sambil menunggu usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan.

Pemetaan permasalahan pendidikan di Kabupaten Pasuruan juga disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan melalui paparan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Mustain. Masalah-masalah terkait pendidikan di Kabupaten Pasuruan cukup banyak. Salah satunya dari hasil olahan data National Indicators for Education Planning (NIEP) 2018, yang menemukan bahwa Angka Mengulang Kelas (AMK) untuk kelas awal sekolah dasar, kelas 1, 2, dan 3. Kabupaten Pasuruan mengalami lebih tinggi disbanding kabupaten lain di Provinsi Jawa Timur.

Disebutkan angka tersebut sebesar 4,5%. Hal ini bisa dikarenakan kemampuan calistung siswa khususnya kelas 1 sangat rendah sehingga perlu mengulang kelas. Untuk itu Mustain berharap, Program INOVASI akan bekerja di Kabupaten Pasuruan khususnya di bidang literasi dengan meningkatkan kemampuan membaca dan memahami bacaan siswa, melalui pelatihan guru kelas awal yang dilaksanakan di tingkat gugus dalam program Kelompok Kerja Guru (KKG) baik di MI dan SD.

Program INOVASI juga akan bekerja di Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Pasuruan. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pasuruan Mohammad As’adul Anam mengungkapkan, permasalahan utama MI di Kabupaten Pasuruan adalah sebanyak 67,3% guru MI atau sebanyak 1.829 guru MI belum sertifikasi.

“Tingginya guru MI di Pasuruan yang belum sertifikasi ini semoga tidak menyurutkan motivasi guru yang belum sertifikasi untuk meningkatkan kapasitas mereka,” harapnya. Dia mengungkapkan, sekolah MI pilot Program INOVASI di Kabupaten Pasuruan akan menjadi sekolah acuan bagi sekolah MI lainnya di Kabupaten Pasuruan.

 

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR