Perlu Sinergi Dalam Penguatan Modal UMKM di Perbatasan

Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Potensi dalam Rangka Penguatan Permodalan UMKM di Perbatasan Negara di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), di Belu, NTT, Jumat (10/11/2017). Foto Humas Kemkop UKM

Belu – Kementerian Koperasi dan UKM, berpendapat bahwa untuk membangun daerah perbatasan perlu ada sinergi program antar stakeholders.┬áBegitu juga untuk penguatan permodalan dan pengembangan UMKM di perbatasan berbasis potensi lokal, diperlukan sinergi diantara Kemenkop dan UKM, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan Pemda.

Pendapat itu dikemukakan Asisten Deputi Permodalan pada Deputi Pembiayaan, Kemenkop dan UKM, Luhur Pradjarto, melalui rilis yang kami terima dari Humas Kemenkop dan UKM, dalam Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Potensi dalam Rangka Penguatan Permodalan Masyarakat Perbatasan Negara di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), di Belu, NTT, Jumat (10/11/2017).

Menurut Luhur, sinergi akan mempercepat penguatan permodalan dan pengembangan UMKM di perbatasan. “Sehingga perekonomian di daerah perbatasan tumbuh dan berkembang sebagaimana yang diharapkan pemerintah,” kata Luhur.

Meski begitu, menurut Luhur, dukungan permodalan bagi UMKM melalui kegiatan pengembangan wirausaha pemula sangat strategis, dan peningkatan kualitas SDM melalui kegiatan pelatihan. Selain itu, juga perlu ada tenaga pendamping. Dengan adanya tenaga pendamping, diharapkan, para UMKM maupun koperasi dapat didorong untuk dapat mengakses pembiayaan yang bersumber dari lembaga perbankan maupun lembaga non bank.

“Tugas pendamping tidak hanya mendapatkan permodalan tapi juga membimbing pemanfaatan dana, bagaimana mengemas suatu produk yang baik dan bahkan mencarikan pasar yang potensial termasuk di daerah perbatasan,” katanya.

Dengan demikian, diharapkan usaha UMKM dan Koperasi dapat berkembang, pendapatan masyarakat meningkat sehingga masyarakat di daerah perbatasan hidup sejahtera dan akan memperkokoh NKRI.

Dalam kesempatan yang sama Petrus Bere, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, menyampaikan bahwa sebagai wilayah perbatasan negara yang merupakan beranda negara, maka Pos Lintas Batas Negara (PLBN) harus lebih bagus dari Negara tetangga.

“Prasarana yang telah dibangun pemerintah harus dimaksimalkan pemanfaatannya, masyarakat harus peduli termasuk para UMKM,” ungkap Petrus.

Sementara Boitenjeri, Deputi Pengelolaan Potensi Darat, BNPP menyampaikan, sebagai beranda negara harus menjaga pertahanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar PLBN dan lingkungan.

Rakor itu dihadiri oleh Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Perwakilan BI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Perwakilan BNPP Provinsi Nusa Tenggara Timur, SKPD terkait di Kabupaten Belu, Camat, Lurah, maupun Pengurus Koperasi dan UMKM.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR