Permenaker No. 19/2015 Dinilai Pekerja Tak Sesuai Filosofi JHT

Jakarta – Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT), dinilai Buruh tak sesuai dengan filosofi program JHT.

“PP No.60 Tahun 2015 dan Permenaker No.19 Tahun 2015 tidak sesuai dengan filosofi JHT, dimana jaminan itu diberikan kepada peserta yang sudah memasuki masa tua. Oleh karenanya regulasi itu perlu direvisi,” kata R. Abdullah Ketum PP Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (SPSI) saat diskusi “Dialog Nasional tentang JHT” di Bekasi, Rabu (18/5/2016).

Abdullah menyebutkan beberapa pasal terkait JHT itu antara lain Pasal (1), ayat (1) PP No. 60/2015: “Manfaat JHT wajib dibayarkan kepada Peserta apabila: a. Peserta mencapai usia pensiun.”¬†Sementara, Permenaker No.19/2015, pasal (3), ayat (2), menyebutkan, “Manfaat JHT bagi peserta mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Peserta yang berhenti kerja.¬† Selanjutnya, Pasal (3), ayat 3, menyebutkan “Peserta yang berhenti bekerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi: b. Peserta terkena pemutusan hubungan kerja.”

Menurutnya, telah terjadi penambahan atau perluasan pemahaman tentang usia pensiun, yakni dari peserta (buruh) yang memasuki usia pensiun sebagaimana umumnya menjadi peserta yang kena PHK.

Untuk menjaga filosofi JHT, Abdullah mengusulkan agar pemerintah memberikan tunjangan PHK sehingga hal itu bisa dimanfaatkan buruh yang terkena PHK tanpa harus mencairkan dana JHT-nya.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR