Perpu Tentang Corona Merupakan Kebijakan Yang Tepat

Ilham Zain

Jika menelisik permohonan uji materi terhadap Pasal 2 Ayat (1) huruf a Angka 1, Angka 2 dan Angka 3, Pasal 27 dan Pasal 28 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang diajukan beberapa tokoh nasional adalah hal yang sangat beralasan. Karena jika hanya melihat dari satu sisi saja, kita memang punya pengalaman pahit pada era – era sebelumnya dalam mengelola keuangan negara pada kondisi tidak normal.

Dugaan adanya indikasi kuat penyalahgunaan kekuasaan pada pasal tersebut juga sangat beralasan karena dari ayat per ayat seolah olah hanya wewenang yang strongly dan besar saja sehingga aroma indikasi korupsi dan penyalahgunaan keuangan menyelimuti ruang lingkup perpu ini.

Kita memang punya pengalaman diantaranya BLBI dan Century yang sangat merugikan negara karena kepentingan. Tapi harus diingat bahwa kejadian BLBI itu adalah warisan Preside Soeharto pada ahir masa keruntuhannya yakni ketika krisis moneter tahun 1997 melanda negeri ini.

Dalam jurnal Kriminologi Indonesia Volume 5 Nomor 1 Februari 2009 disebutkan bahwa kondisi pada saat itu macam ‘buah simalakama, dimana satu sisi Bank yang kesulitan likuiditas harus disetop aktivitas kliringnya namun akan berisiko pada perekonomian, di sisi lainnya pemberian bantuan itu juga akan melibatkan dana yang demikian besar.

Namun sebagaimana diketahui, Soeharto akhirnya membuat keputusan dengan meminta Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia untuk menerapkan pelbagai langkah dalam krisis itu. Dan hal ini terulang lagi pada masa Pemerintahan Megawati Sukarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono dimana dalam bailout Century yang sama saja maknanya, yaitu membantu (menyehatkan perbankan) disaat krisis keuangan.

Saat ini negara kita (masalah seluruh dunia) bukan saja mengalami masalah keuangan tapi masalah pada semua lini kehidupan. Mulai dari kesehatan, ekonomi, kamtibmas, Hankam, lapangan pekerjaan, kematian massal, keimanan, kriminalitas pasca dilepaskannya para Napi dari Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

Seolah negara sedang menghadapi serangan dari berbagai penjuru dan jika tidak segera diatasi dengan cara cara terstruktur dikhawatirkan masuk pada kondisi yang lebih parah terancam chaos. Untuk itu bila masih ada yang menganggap masalah Covid – 19 ini bukan masalah kedaruratan saya bisa pastikan orang tersebut otaknya sudah kena virus corona, dan nuraninya sudah dikerubungi lendir virus sehingga tidak bisa berpikir sehat dan sudah tidak bisa lagi membedakan suasana negara, itikat baik dan kebijakan darurat negara.

Perlu diketahui pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan startegis khusus fiskal dan moneter selalu berasal dari advis, rekomendasi keputusan tim yang terdiri dari beberapa otoritas penyelenggara keuangan, yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau disingkat KSSK. Tugas KSSK menyelenggarakan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan, untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian.

Anggota KSSK terdiri dari:

Menteri Keuangan sebagai koordinator merangkap anggota dengan hak suara. Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota dengan hak suara. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota dengan hak suara dan
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan sebagai anggota tanpa hak suara.
Wewenang KSSK

1. Menetapkan kriteria dan indikator untuk penilaian kondisi Stabilitas Sistem Keuangan.
2. Melakukan penilaian terhadap kondisi Stabilitas Sistem Keuangan berdasarkan masukan dari setiap anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, beserta data dan informasi pendukungnya.
3. Menetapkan langkah koordinasi untuk mencegah Krisis Sistem Keuangan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari setiap anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan
4. Merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan perubahan status Stabilitas Sistem Keuangan, dari kondisi normal menjadi kondisi Krisis Sistem Keuangan, atau dari kondisi Krisis Sistem Keuangan menjadi kondisi normal
5. Merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan langkah penanganan Krisis Sistem Keuangan

Kesimpulannya adalah:

PERPU ini pada dasarnya hanya pengulangan dari tugas – tugas kepala negara sebagaimana fungsi pemerintah sebagai penyelenggara negara yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Karena Pemerintah dalam hal ini Presiden sebagai personifikasi negara (bukan PA atau KPA tapi mewakili negara), adalah otoritas yg diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk menyelenggarakan fungsi negara termasuk otorisasi penyelenggaraan keuangan negara dalam keadaan yang tidak normal seperti termaktub dalam UU No.17/2003 pasal 27 ayat (4).

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia dan LPJ bisa hanya dlm bentuk laporan realisasi anggaran. Dan selanjutnya apabila ada penyalahgunaan ketentuan pirana (BAB IX) oleh Kementerian / lembaga dan seterusnya sampai kebawah, maka dari pengguna anggaran (PA /KPA) yaitu menteri/pimpinan lembaga dibawah Presiden yang bertanggung jawab baik secara hukum, administrasi ataupun ganti rugi sebagaimana dijelaskan dalam (pasal.34 UU 17/2003).

Sehingga menurut saya, negara ini ada karena dalam rangka untuk melindungi (memenej) segenap tumpah darah bukan untuk kalangan tertentu, dan Presiden adalah yang mengawali dan menjalankan fungsi kenegarawanan itu.

Sebagai solusi dari adanya kekhawatiran penyalahgunaan keuangan negara yang cukup lama diprediksi kondisi kedaruratan bisa sampai TA 2023, hendaknya dibentuk saja lembaga pengawasan yang memiliki langkah strategis, transparan, akuntabel, agar Perpu ini tertib dan efektif. Dan lembaga ini harus berisikan orang – orang punya integritas dan komitmen tinggi. Nama-nama seperti Dien Syamsudin, Abdullah Hehamahua, Adhie M Masardi, Agus Muhammad Mahsum, Mamun Murod atau Yusril Ihza Mahendra bisa jadi anggota lembaga pengawas tersebut.
(Opini ditulis oleh Ilham Zain, seorang tokoh perbatasan di Nunukan-Kalimantan Utara)

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR