Persepi Buka Data Quick Count dan Exit Poll, BPN Tidak Hadir

Persepi buka data quick count pada Sabtu (20/4) di Hotel Morrisey Jakarta. Dalam kesempatan tersebut lembaga survey minta BPN buka data pula.

Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) bersama dengan lembaga survey yang diwadahinya, membuka methodologi dan data pelaksanaan quick count dan exit poll pilpres 2019 yang mereka lakukan, di Hotel Morissey, Menteng, Jakarta. Sayangnya saat Persepi buka data quick count dan exit poll yang mereka lakukan, tidak dihadiri oleh Badan Pemenangan Pemilu (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menurut Ketua Umum Persepi, Philip J. Vermonte, BPN Prabowo-Sandi diundang dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, pertemuan ini sebenarnya bisa menjadi sarana untuk klarifikasi publik atas hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh lembaga survey yanga melakukan quick count, maupun perhitungan suara yang dilakukan oleh BPN. “Sayangnya mereka tidak datang,” ujar Philip.

Seperti diketahui, sebelumnya muncul tudingan dari BPN Prabowo-Sandi bahwa quick count dan exit poll yang dilakukan oleh lembaga survey ini, dilakukan untuk penggiringan opini publik. BPN Prabowo-Sandi mengklaim mendapatkan 55,4 persen suara, sementara Jokowi-Maruf hanya 42,8 persen. Bahkan BPN telah melaporkan enam lembaga survei ke Komisi Pemilihan Umum karena dianggap telah melakukan kebohongan publik.

Philip kemudian mempertanyakan klaim BPN tersebut yang berbanding terbalik dari hasil hasil hitung cepat maupun exit poll lembaga survei. “Mau buka datanya enggak?” tanya Philip.

Senda dengan Philip, direktur Charta Politika, Yunarto Wijaya meminta agar BPN Prabowo-Sandi juga berani untuk membuka datanya seperti yang mereka lakukan. Menurutnya hal tersebut harus dilakukan agar publik tidak dibingungkan oleh klaim sepihak.

“Kami juga mengimbau keterbukaan informasi sehingga publik tidak dibingungkan oleh klaim. Ini transparansi agar publik bisa melihat apakah kami sudah menjalankan sesuai prosedur,” ujar Yunarto.

Direktur Eksekutif SMRC Jayadi Hanan dan Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi mengatakan, selama ini justru quick count digunakan untuk mencegah kecurangan. Data quick count dapat digunakan sebagai referensi untuk diperbandingkan dengan data resmi yang dikeluarkan oleh KPU

Adapun lembaga survey yang membuka methodologi dan datanya, yaitu: Charta, Cyrus Network, Politika, LSI, Indikator, Indo Barometer, Konsepindo, Populi Center, Poltracking dan SMRC.

Di acara tersebut mereka menjelaskan bagaimana metodologi quick count yang mereka lakukan, dan bagaimana para pengumpul data lapangan dilatih. Demikian pula proses melakukan perhitungan suara dan penyajiannya dalam bentuk prosentase, dijelaskan dalam pertemuan ini.

Mereka juga menampilkan beberapa data, seperti TPS mana saja yang terpilih, dan contoh formulir C1 yang dikumpulkan di lapangan.

“Teman-teman bisa melihat bagaimana hitung cepat dan exit poll dilakukan,” kata Philip di acara tersebut, Sabtu (20/4/2019).

Dalam kesempatan tersebut Philip menjelaskan, bahwa sampel TPS jika jumlah dan penentuan sampel TPS itu dilakukan dengan metode yang ilmiah, maka sampel TPS tersebut bisa mewakili keseluruhan TPS yang ada.

“Seperti memasak rendang satu kuali. Untuk mengetahui bahwa masakan itu sudah cukup rasa, maka kegiatan yang dilakukan adalah mengambil satu ujung sendok rendang. Dengan begitu si koki dapat mengetahui keseluruhan rasa dari rendang yang sedang dimasak,” terang Philip

Ia juga menjelaskan perbedaan antara survey persepsi publik yang biasa mereka lakukan dengan quick count. Menurutnya persepsi publik bisa berubah seiring dengan informasi yang mempengaruhinya. “Quick count berbeda karena datanya diambil dari hasil yang nyata di TPS,” kata Philip.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR