Persoalkan Sipil-Militer di BIN, Tak Relevan

Perdebatan mengenai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) apakah sebaiknya dari kalangan sipil atau militer dinilai tidak relevan, karena hal terpenting adalah kemampuan dan kinerja yang bersangkutan ketika memimpin lembaga tersebut.

Hal itu dikatakan anggota Komisi I DPR Charles Honoris terkait pergantian Kepala BIN dalam waktu dekat.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah mengajukan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala BIN untuk mengganti Jenderal TNI (Purn) Sutiyoso.

“Saya rasa sudah tidak relevan lagi bicara militer atau sipil, yang penting adalah sosok dan saya rasa Pak BG mampu untuk memimpin lembaga intelijen,” kata Charles di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/9/2016).

Ia mengatakan, isu sipil dan militer ini tidak perlu dibesar-besarkan. Menurut dia, hal yang penting adalah kinerja Budi Gunawan nanti ketika memimpin institusi BIN.

“Yang penting hasil kerja dan saya yakin Pak BG mampu melakukan perubahan-perubahan di BIN sehingga kerja-kerja BIN lebih efektif membantu pemerintah,” ujarnya.

Politikus PDIP itu mengatakan Budi Gunawan harus mampu membangun koordinasi dan komunikasi, baik antarlembaga atau badan intelijen dengan penegak hukum.

Hal itu menurut dia sangat penting karena bukan saja terjadi di Indonesia, tapi juga dihadapi oleh lembaga intelijen di dunia.

“Misalnya di Amerika. Kongres Amerika telah mengeluarkan laporan bahwa kejadian WTC karena lemahnya koordinasi antara CIA dengan penegak hukum sehingga informasi yang sudah didapatkan oleh CIA tidak bisa ditindaklanjuti penegak hukum,” ujarnya.

Menurut dia, CIA sudah membangun suatu sistem “Information Sharing Environment (ISE) yang diamanatkan Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act 2004 (IRTPA) yang mewajibkan setiap kepala badan intelijen dan lembaga penegak hukum mengoordinasikan pembagian informasi.

Dia meyakini kepemimpinan BG bisa memperbaiki koordinasi antarlembaga karena yang bersangkutan piawai dalam membangun komunikasi dan koordinasi baik di internal maupun antarlembaga.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR