Pertaruhan Laporan Hasil Audit BPK

Kredibilitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), saat ini benar-benar diuji dalam dua kasus besar. Pertama, dugaan korupsi proyek pengembangan lahan kawasan Hotel Indonesia lewat perjanjian BOT (built, operate, transfer) antara PT Hotel Indonesia Natour (HIN) dengan PT Cipta Karya Bumi Indonesia (CKBI) dan PT Grand Indonesia (GI); dan kedua, pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ihwal dua kasus itu LHP BPK “clear” menyatakan, terdapat penyimpangan yang diduga merugikan keuangan Negara. Proses kedua perkara kini berada di Kejaksaan Agung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Perhatian kita, apakah laporan itu dapat dan layak dipercaya? Ketua BPK mengatakan: “94 persen apa yang diputuskan BPK benar menurut pengadilan. Apakah BPK pernah salah? Bisa saja, tapi itu harus dibuktikan di pengadilan.” Merujuk pernyataan itu, baiklah, untuk sementara mari kita percaya saja.

Faktanya, pada kasus BOT Hotel Indonesia, kita mencatat bahwa laporan BPK belum berarti apa-apa. Padahal laporan itulah yang menjadi dasar Kejaksaan Agung meningkatkan status perkaranya ke tahap Penyidikan, sejak 23 Februari lalu.

Namun, pemeriksaan puluhan saksi termasuk mantan menteri BUMN dan sejumlah eks direksi perusahaan terkait, sejauh ini belum juga mengarahkan Kejagung untuk segera menetapkan satu pun tersangkanya. Kejagung nampak begitu ekstra hati-hati menangani perkara ini. Dan kita tidak tahu berapa lama lagi Kejagung perlu waktu untuk membuktikan temuan audit BPK itu.

Sementara, dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras, kita mencatat LHP BPK justru menjadi sumber perdebatan dan kontroversi berbagai kalangan, alih-alih menjadi sumber yang meyakinkan. Pertaruhan kredibilitas laporan BPK bahkan seperti sekaligus menguji “kewarasan” sedemikian banyak pernyataan dan argumentasi pihak yang pro maupun pihak yang kontra BPK.

Kontroversi yang timbul bahkan telah mengarah jadi ad hominem, menyerang kebenaran suatu klaim dengan menunjuk sifat negatif orang yang mendukung klaim tersebut. Kita sungguh menyayangkan bahwa pusaran arus argumentasi seperti itu telah melibatkan pejabat negara sekelas Ketua BPK dan Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Kita juga mencatat bahwa nuansa politik begitu kuat mewarnai perkara ini. Bukan perkara kebetulan bila Ahok merasa paling kena tohok oleh laporan BPK itu. Terlebih, kasus ini muncul di tengah persiapannya untuk berlaga pada pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang.

Sementara, Ketua BPK Harry Azhar Azis dinilai banyak pihak melanggar etika, setelah namanya tercantum dalam dokumen Panama Papers sebagai pemilik dan Direktur Sheng Yue International Ltd., perusahaan cangkang di negeri suaka pajak, British Virgin Island. Selain itu, Ketua BPK ini juga dinilai tidak patuh Undang-Undang, karena belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK. (http://www.indeksberita.com/diduga-langgar-etika-harry-azhar-azis-dilaporkan-ke-majelis-kode-etik-dan-kehormatan-bpk/)

Apapun sengkarut persoalan yang terjadi, masyarakat berharap LHP BPK itu benar-benar merupakan akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas dan keandalan data atau informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, sesuai kata undang-undang.

Artinya, laporan itu benar-benar berisi pernyataan yang profesional dari pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan tidak boleh menyesatkan siapapun.

Sekarang, “bola”-nya memang tidak lagi berada di tangan BPK. Secara hukum, kredibilitas dan keterandalan laporan BPK akan diuji oleh aparat lembaga penegak hukum lain yang memproses perkaranya, dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung (BOT HIN) dan KPK (kasus Sumber Waras). Masyarakat tentu akan bertanya-tanya jika proses di kedua lembaga tersebut menghasilkan kesimpulan yang ternyata berbeda dengan kesimpulan hasil audit BPK. Perbedaan itu sangat mungkin terjadi.

Sebagai catatan, sejumlah anggota DPR akhirnya punya kesimpulan berbeda dengan BPK terkait kasus perjanjian BOT Hotel Indonesia, ketika menyatakan bahwa tidak ada kerugian Negara dalam kasus itu. Mereka bahkan akan menanyakan terkait aturan cara menghitung dan sistem audit ke BPK. (http://www.indeksberita.com/dpr-berubah-sikap-sebut-kasus-bot-hotel-indonesia-tak-melanggar/). Dan sejauh yang kita dengar, tak ada satu pun terlontar pernyataan protes atau keberatan BPK terkait perubahan pandangan di parlemen itu.

Proses di DPR tentu saja berbeda dengan proses di Kejagung dan KPK. Dan ini bukan semata-mata karena jumlah kerugian keuangan negara yang fantastis sebesar Rp 1.2 triliun di kasus BOT Hotel Indonesia dan Rp 191 milyar di kasus Sumber Waras. Tapi terkait bangunan logika hukum formal atas logika laporan audit keuangan yang dibuat BPK sebagai lembaga tinggi Negara.

Bagaimanapun, meski undang-undang mengatakan bahwa LHP BPK bersifat final dan mengikat dalam proses audit keuangan negara, namun ruang tafsir atas laporan itu juga begitu terbuka. Itulah mengapa seseorang, masyarakat atau lembaga yang ragu atau merasa dirugikan dengan laporan itu dapat melakukan gugatan hukum di pengadilan.

Gugatan bisa diajukan jika para pihak terkait menilai bahwa opini, kesimpulan dan rekomendasi yang dituangkan di dalam LHP BPK tidak sinkron dengan temuan fakta-fakta hukum hasil pemeriksaan. Dan mungkin penting jadi catatan bahwa ketika LHP BPK menjadi perkara gugatan di pengadilan, maka hal itu mestinya dinilai sebagai penanda bahwa laporan itu diragukan kredibilitasnya, terlepas apapun motif dibalik gugatan tersebut.

Karena itu, jika kemudian terbukti bahwa LHP itu dibuat berdasarkan pesanan pihak-pihak tertentu dengan motif politik, ekonomi dan/atau KKN untuk mengkriminalisasi seseorang yang jelas-jelas di luar tujuan dilakukannya audit menurut undang-undang, maka “jatuhnya talak tiga” dari publik merupakan kemungkinan paling ekstrim yang akan diterima BPK. Keterandalan laporan sudah pasti akan dipertanyakan. Hal itu juga otomatis meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas dan integritasnya.

Jadi mari kita tunggu Kejaksaan Agung dan KPK menguji dan membuktikan laporan audit BPK itu. Dan ini bukanlah pertaruhan individual antara Ahok dengan Harry Azhar Azis di kasus Sumber Waras, atau antara Harry Azhar Azis dengan siapapun yang terlibat di kasus BOT HIN. Soal mereka, biarlah mekanisme sosial, politik, dan hukum yang berbicara.

Proses ini boleh jadi merupakan pertaruhan bagi pelaksanaan fungsi dan wewenang setiap lembaga pemerintahan dan kenegaraan kita secara keseluruhan. Kita hanya hirau dengan pentingnya setiap lembaga itu menjaga kualitas dan profesionalitas kinerjanya, sehingga tidak lagi menjadi bahan candaan dan olok-olok publik sebagaimana yang terjadi selama ini, karena ulah oknum pimpinan dan jajarannya yang memalukan dan menjijikan.***

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR