Perundingan Pemerintah dengan Freeport, Sudah Sesuai Arahnya

Keinginan Pemerintah sejak awal, adalah agar Freeport mengikuti regulasi. Sehingga arah perundingan pemerintah dengan Freeport berkaitan dengan pelaksanaan regulasi yaitu pelaksanaan UU Minerba, PP No 1 tahun 2017, dan Permen ESDM No 5 dan 6 tahun 2017, dan peraturan pelaksanaan lainnya. Dan konsekwensi dari berlakunya UU tersebut, maka Freeport harus melakukan divestasi saham Freeport Indonesia sebesar 51%. Mengikuti perubahan kontrak, dari Kontrak Karya menjadi IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus). Serta  membangun Smelter yang harus selesai dalam waktu 5 tahun sejak IUPK keluar.

Sejak UU Minerba lahir pada tahun 2009, upaya untuk memenuhi UU tersebut sepertinya jalan di tempat, termasuk pemberlakuan UU tersebut untuk Freeport. Hal ini tampak saat tahun 2014, kontrak Freeport yang akan berakhir tahun 2022, diperpanjang sampai tahun 2041, dengan pendekatan lama, pendekatan Kontrak Karya, bukan pendekatan UU Minerba.

Baru awal 2017, di pemerintahan Jokowi, pelaksanaan UU Minerba terhadap Freeport serius digarap, sehingga terbitlah PP No 1 tahun 2017, dan Permen ESDM No 5 dan 6 tahun 2017. Dengan adanya PP dan Permen tersebut, proses perundingan pemerintah dengan Freeport berlangsung.

Misinformasi dan Disinformasi

Status perundingan Pemerintah dengan Freeport saat ini, diinformasikan Freeport sudah memiliki IUPK, dan pemerintah akan segera memperpanjang kontraknya sampai tahun 2031. Dan dengan IUPK tersebut freeport memang bisa eksport konsentrat. Tetapi dalam 5 tahun mereka harus membangun smelter sesuai UU. Artinya sebelum tahun 2022, smelter harus sudah ada.

Perpanjangan kontrak Freeport sampai 2031, dijadikan judul berita oleh beberapa media. Dan judul itu (hanya judulnya saja tanpa melihat isi beritanya) disebarkan dan dijadikan polemik oleh orang-orang yang merasa kritis, tapi ironisnya tidak melihat isi berita secara keseluruhan. Kemudian ditambahkan lagi komentar dengan tambahan informasi yang salah tentunya, yang intinya menyatakan:  “Pemerintah mau mengusir Freeport dan membawanya ke abitrase,.tapi kemudian malah takut dan memperpanjang kontrak Freeport”.

Padahal yang awalnya ingin membawa perubahan ini ke abitrase internasional ya Freeport, karena takut investasinya terganggu. Bukan pemerintah. Kedua, dalam perundingan bisnis, tidak ada takut atau berani, menang atau kalah. Yang ada adalah mencari kemungkinan titik temu bagi kedua pihak.

Dan kalau mau sedikit melihat data, bandingkan saja masa berlaku IUPK yang sampai tahun 2031 tadi, dengan masa perpanjangan Kontrak Karya yang seharusnya berakhir ditahun 2021 tetapi pada tahun 2014, diperpanjang sampai tahun 2041. Perpanjangan pada IUPK jauh lebih pendek bukan?

Ini bisa saja kita sebut misinformasi, dimana yang menyebarkan informasi yang keliru tadi, tidak memiliki  tujuan apa pun dibaliknya. Tetapi saat informasi itu kemudian ditambahkan komentar dengan informasi yang juga salah, bisa dikatakan itu sebagai disinformasi, yang tujuannya mungkin ingin membangun persepsi bahwa pemerintah itu lemah.

Jadi bagaimana status perundingan Pemerintah dengan Freeport Indonesia? Melihat hasil saat ini, kedua belah pihak sudah ‘on the track’, Freeport tahu persis, salah satu indikator tatakelola yang baik, tunduk pada regulasi yang berlaku. Dan pemerintah sadar benar bahwa investasi, terutama yang jangka panjang, memerlukan kepastian hukum.

Bagi kita bangsa Indonesia, kondisi sudah lebih baik, apalagi setelah nanti smelter sudah dibangun. Mari kita dukung perundingan pemerintah dengan Freeport di tahapan berikutnya agar hasilnya baik untuk ke dua belah pihak. Dan selesai perundingan, memulai segala hal dengan disiplin pada tatakelola, jangan ada lagi tindakan yang berdampak pada biaya ekonomi tinggi.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR