Pilkada Serentak 2018 dan Jembatan Emas Kemerdekaan

Tahun depan akan diselenggarakan pilkada di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota. Wacana yang berkembang adalah, Pilkada serentak 2018 dianggap sebagai ajang “pemanasan” menuju Pilpres 2019. Dengan kata lain, perspektifnya sekadar kekuasaan, semisal terkait uji coba koalisi dan bagi-bagi jabatan bagi sekelompok elite parpol.

Lalu dimana letak manfaat Pilkada serentak 2018 (termasuk Pilpres 2019) bagi rakyat? Tampaknya posisi rakyat sama sekali belum diperhitungkan, setidaknya untuk sementara. Dalam setiap pilkada dan pilpres, posisi rakyat hanya sekadar penggembira, sebagai obyek “serangan fajar” atau pembagian paket sembako, sebagai cara instan untuk mendulang suara.

Dan rakyat rupanya semakin cerdas merespons fenomena ini, dengan menerima paket sembako serta insentif lainnya, dari parpol atau figur manapun, namun siapa yang benar-benar dipilih ditentukan di bilik suara. Penerimaan bingkisan seperti itu wajar diterima rakyat dengan sukacita, sebagai salah satu cara menyambung hidup.

Pidato Bung Karno 

Salah satu mandat UUD 1945 bagi pemerintah adalah menyejahterakan rakyat. Dalam bagian pembukaan UUD 1945, sangat jelas disebutkan empat tujuan bernegara, yang salah satunya adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Oleh karenanya program pemberantasan kemiskinan menjadi agenda pokok dari setiap periode pemerintahan, sejak era Soekarno hingga Presiden Joko Widodo. Karenanya narasi pengentasan kemiskinan menjadi tema unggulan dalam setiap kampanye, baik level pilkada maupun pilpres.

Dalam pidato 1 Juni 1945 yang sangat terkenal itu, Bung Karno menyebut kemerdekaan sebagai “Jembatan Emas” menuju kesejahteraan rakyat. Bung Karno menyebut: “Indonesia merdeka, political independence, politieke onafhankelijkheid, tidak lain dan tidak bukan ialah satu jembatan! … Di seberang jembatan, jembatan emas inilah, baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal dan abadi”.

Namun setelah 72 tahun kemerdekaan, angan-angan Bung Karno belum tercapai juga. Indonesia hari ini mengingatkan kita pada istilah filsuf Inggris, Thomas Hobbes, yakni homo homini lupus, bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lain. Konsep Hobbes masih relevan, ketika kita menyaksikan para elite saling memangsa, saling sandera satu sama lain. Ini bisa dilihat dalam setiap pemilu, para caleg tidak hanya bersaing dengan caleg dari partai lain, tapi juga dengan caleg dari partai sendiri.

Salah satu buah dari Kemerdekaan adalah lahirnya era Reformasi, sebagai “revisi” dari rezim otoritarian Orde Baru. Pada gilirannya era Reformasi melahirkan praksis desentralisasi, dimana setiap wilayah, mulai kota/kabupaten sampai provinsi memiliki  otonomi relatif, yang sebelumnya secara tradisional  dimiliki Provinsi DIY  (Yogyakarta) dan DI Aceh (kini Provinsi NAD). Otonomi wilayah ini yang kemudian dikenal sebagai otonomi khusus (otsus).

Namun justru otsus ini yang menjadi pangkal masalah, dimana  kemandirian dalam pengelolaan anggaran telah dimanipulasi  para aktor daerah, bukan untuk kesejahteraan rakyat, namun untuk kepentingan mereka sendiri. Para elite daerah telah bermetamorfosis menjadi predator bagi rakyatnya sendiri. Sungguh tak ada yang mengira, ketika konsep jembatan emas yang dulu digagas Bung Karno sama sekali tidak terlihat jejaknya kini.

Idealnya seorang elite politik sudah selesai dengan dirinya sendiri, ketika telah memperoleh mandat dari rakyat. Mereka tak lagi sibuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dengan segala cara sampai seakan lupa pada etika. Seharusnya kekuasaan yang telah diraih, sebagai wahana untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, setidaknya para konstituennya.

Posisi Pemilih

Dalam pilkada serentak 2018 nanti, ada tiga provinsi yang sangat menentukan, karena acapkali menjadi “bayangan” pilpres berikutnya (2019), yakni Pilkada Jabar, Jateng, dan Jatim. Setiap partai kontestan akan bertarung habis-habisan di tiga wilayah itu, seperti halnya Pilkada DKI baru-baru ini. Menurut data Pemilu 2014, sebanyak 48 persen calon pemilih berada pada tiga provinsi itu.

Dari 48 persen itu tentu sebagian besar tinggal di perdesaan, oleh karenanya posisi desa menjadi strategis. Namun sesuatu yang ironis terjadi, bagaimana dana desa menjadi “bancaan” para elite lokal, sebagaimana yang terjadi pada kasus Bupati Pamekasan baru-baru ini. Apa yang terjadi pada kasus Bupati Pamekasan sebenarnya hanyalah puncak dari gunung es, pada kenyataan di lapangan eksploitasi dana desa bisa lebih besar lagi.

Tindakan “melecehkan” partisipasi warga desa itu bisa muncul, karena pandangan para politisi sendiri, yang teramat pragmatis dan instan terhadap calon pemilih di perdesaan.  Desa yang jumlahnya lebih dari 75.000, dan tersebar di seluruh pelosok negeri merupakan basis pemilih yang sangat signifikan dalam setiap ajang pemilu. Namun jangan salah, kelak akan berlaku juga “hukum besi” sejarah, bahwa bagi elite politik yang tega mengkhianati mandat rakyat, kelak akan ditinggalkan rakyat juga.

Peran media sosial yang sangat masif, ikut andil dalam menjadikan penduduk perdesaan melek politik. Dengan kata lain, manipulasi finansial yang selama ini dijalankan para elite bisa dibaca sebagai pendidikan politik pula. Para elite politik sering berdalih, bahwa tidak sampainya dana desa pada mereka yang berhak karena alasan administratif, seperti data warga yang tidak valid. Bisa jadi itu memang sekadar dalih, meminjam metafora dari sastrawan Pramoedya Ananta Toer, bahwa para elite memang sudah berniat korupsi sejak dalam pikiran.

 

Penulis Aris Santoso, sejak lama dikenal sebagai pengamat sosial dan militer. Kini bekerja sebagai editor buku paruh waktu

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR