PLTA Kayan & KIPI Masuk Dalam MoU Yang Akan Ditandatangani Presiden di Beijing

Rapat membahas soal persiapan MoU kerjasama ekonomi regional Indonesia-Cina (GMF-BRI) di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Kemaritiman RI di Jakarta

Memorandum of Understanding (MoU) antara Republik Indonesia – Republik Rakyat Tiongkok, terkait kerja sama regional ekonomi antara Pemerintah Indonesia dan Tiongkok bakal ditandangani oleh presiden kedua negara dalam pertemuan tingkat tinggi, yang akan dijadwalkan berlangsung di Beijing, China pada 25-27 April mendatang. Pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning, dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Kayan (PLTA Kayan) adalah program prioritas yang masuk dalam kerjasama internasional tersebut.

Hal itu terungkap dalam pertemuan yang membahas soal persiapan MoU kerjasama internasional tersebut, di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Kemaritiman RI di Jakarta, awal pekan lalu. Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie yang ikut dalam rapat yang diikuti semua kementerian terkait, menyampaikan Kaltara turut dilibatkan dalam pembahasan MoU yang akan ditandatangani ini.

Kaltara dilibatkan dalam pembahasan MOU kerjasama regional yang dikenal dengan sebutan GMF-BRI (Global Maritime Fulcrum – Belt and Road Initiative), karena di antara beberapa program prioritas yang masuk dalam MoU itu, berada di Kaltara.

“Yaitu pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning – Mangkupadi dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan. Keduanya merupakan program yang terintegrasi,” kata Irianto, Senin (22/4/2019).

Dalam pertamuan tersebut, menurut Irianto selain membahas soal rencana pemberian dana hibah dari pemerintah RRT ke Indonesia, yang salah satunya ke Kaltara, juga dibahas persiapan pertemuan mengenai poros maritime dunia yang akan dilangsungkan di Beijing, China pada tanggal 25-27 April nanti.

“Rencananya, kalau tidak ada aral, delegasi dari Indonesia akan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Jokowi,” imbuh Gubernur.

Sebelumnya, melalui pertemuan antara delegasi kedua negara (RRT dan Indonesia) yang berlangsung di Nusa Dua, Bali pada bulan lalu, telah menetapkan beberapa proyek prioritas yang akan dikerjakan melalui program kerja sama kerjasama regional ekonomi Indonesia-RRC yang masuk dalam jalur Sutra Maritim abad 21.

Di antara, sebut Gubernur yang juga hadir dalam pertemuan itu, memutuskan 5 proyek prioritas utama yang masuk dalam kerjasama ini. Satu dari lima proyek prioritas utama ini, bakal dilaksanakan di Kaltara. Yaitu pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan di Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan.
Untuk diketahui, pembangunan pembangkit listrik ini, akan menjadi pemicu utama pengembangan ekonomi. Terutama untuk di kawasan industri. Sementara 4 proyek lainnya, pembangunan pelabuhan dan kawasan industri di Kuala Tanjung dan kawasan Industri Kuala Namu di Sumatera Utara, KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Bitung di Sulawesi Utara, dan Kura-Kura Island Techno Park di Bali.
Di samping menyepakati usulan 5 proyek prioritas utama, dari pertemuan itu juga disimpulkan ada beberapa rencana pembangunan kawasan Industri, termasuk di KIPI Tanah Kuning, yang masuk prioritas untuk penyusunan dokumen perencanaan dan feasibility study. Bahkan untuk kegiatan ini, Pemerintah RRT melalui lembaga perbankkannya siap memberikan dana hibah senilai kurang lebih Rp 40 miliar.
Dari semua program kegiatan yang diprioritaskan ini, akan dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi dengan Presiden RRC Xi Jingping, yang rencananya dilakukan saat pertemuan sekaligus kunjungan Presiden RI ke Beijing pada 25 April ini.
Kembali mengingatkan, skema kerja sama ekonomi regional GMF-BRI atau OBOR telah disepakati oleh Presiden Indonesia dan Presiden Tiongkok. Ada 4 koridor dalam kerja sama maritim ini, yakni Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara dan terakhir menyusul, Provinsi Bali.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR