Pojok Desa: Reforma Agraria dan Program Perhutanan Sosial Adalah Cara Terbaik Atasi Ketimpangan

Syukuran atas terbitnya SK Perhutanan Sosial di Desa Mekarwaru-Gantar, Indramayu oleh Pojok Desa. Reforma Agraria dan Program Perhutanan Sosial menjadi salah satu program prioritas pemerintah Jokowi saat ini (BB Suryadi)

Kebijakan pemerintahan Jokowi-JK dalam memilih jalan membangun Indonesia dari pinggiran/desa dengan cara memperkuat Desa sebagai bagian dari wilayah NKRI melalui kebijakan Reforma Agraria dan program Perhutanan Sosial adalah pilihan brilian. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Pojok Desa (Poros Jokowi untuk Desa), Saiful Bahari.

Disela-sela persiapan acara tasyakuran atas terbitnya Surat Keputusan (SK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) di lahan Perhutani di Desa Mekarwaru, Gantar, Indramayu, Jawa Barat yang akan digelar Kamis (5/7/2018), Syaiful yakin, Reforma agraria dan Perhutanan Sosial adalah jalan terbaik dalam mengatasi kesenjangan sosial.

“Reforma agraria dan Perhutanan Sosial adalah jalan terbaik dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi di pedesaan,” tandas Saiful melalu keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Rabu (4/7/2018).

Lebih lanjut Saiful menengaskan bahwa akses dan ketersediaan lahan yang cukup dengan ditopang teknologi, pasar, dan peningkatan sumberdaya manusia/petani dalam penataan manajemen pertanian akan menciptakan kesejahteraan dankedaulatan petani Indonesia di rumahnya sendiri. Maka Saiful sangat mengapresiasi program-program pemerintah berbasis pedesaan seperti yang dipercayakan kepada Kelompok Tani Desa Mekarwaru tersebut.

“Karena itu langkah Presiden Jokowi melalui kebijakan perhutanan sosial untuk mempercepat pembangunan pedesaan merupakan pilihan tepat memutus lingkaran kemisikinan dari akarnya,” ungkapnya.

Sementara relawan Pojok Desa yang mendampingi masyarakat Desa Mekarwaru dalam memperoleh hak pengelolalaan lahan melalui program Perhutanan Sosial Chairudin Ambong, menegaskan bahwa program kehutanan sosial adalah bagian dari program kesejahteraan rakyat, yang tertuang dalam Nawacita.

“Program Perhutanan Sosial dari kementerian KLH sangat tepat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Desa. Ini merupakan salah satu prioritas Nawacita,” tegas Ambong.

Peserta syukuran atas terbitnya SK Perhutanan Sosial di Desa Mekarwaru-Gantar, Indramayu oleh Pojok Desa
Peserta syukuran atas terbitnya SK Perhutanan Sosial di Desa Mekarwaru-Gantar, Indramayu oleh Pojok Desa

Ambong juga menjelaskan bahwa setelah masyarakat mebdapatkan akses pengelolaan lahan, Pojok Desa akan tetap bersama kelompok tani Wana Baru Mandiru di desa Mekarwaru, untuk melakukan pendampingan produksi pada petani.

“Kami akan dampingi masyarakan dalam dalam memanfaatkan lahannya untuk pertanian, perikanan, peternakan, dan agrowisata dengan sistem manajemen corporate farming,” jelas Ambong.

Diketahui Kelompok tani Desa Mekarwaru memperoleh kepercayaan Pemerintah melalui Kementerian LHK untuk mengelola lahan Perhutani seluas 100 hektar lewat skema IPHPS Program Perhutanan Sosial. Nantinya di lahan tersebut akan dikembangkan berbagai usaha pertanian, perikanan, peternakan, dan agrowisata dengan sistem manajemen corporate farming serta tetap memperhatikan dan menjaga prinsip-prinsip pelestarian lingkungan.

Rencananya di lahan 100 ha tersebut akan dikembangkan usaha pertanian yang dikerjakan secara bersama-sama oleh 80 anggota kelompok Tani Wana Baru Mandiri dengan di dampingi pendamping perhutanan sosial dari Pojok Desa. Para petani dibagi kedalam kelompok berdasarkan jenis usaha meliputi tanaman sengon sebagai tanaman hutan/tegakkan seluas 50 hektar, tanaman buah-buahan seperti mangga indramayu, harum manis, gincu di atas lahan 30 hektar, serta unit usaha holtikultura, perikanan, peternakan, agrowisata dan pembibitan tanaman dengan mengoptimalkan luas 20 ha dari total 100 ha luasan lahan IPHPS Desa Mekarwaru.

Pada masa tanam 2019 akan ditanam 18.500 bibit tanaman sengon di atas lahan 10 ha yang pengadaan bibit pohonnya akan diupayakan berasal dari Perhutani, karena bibit sengon milik Perhutani sudah bersertifikat. Jenis usaha lainnya juga akan dimulai pada musim tanam tahun 2019.

Pada pertengahan tahun ini sampai akhir tahun 2018 sedang dilakukan persiapan lahan seperti land clearing, pembuatan embung, pembuatan jalan kebun, penataan dan penguatan organisasi kelompok tani, pengajuan kerjasama dengan beberapa private sector, BUMN, off taker, kementrian dan intansi pemerintah terkait pengadaan bibit, pupuk, alat-alat pertanian dan lain-lain.

Dalam acara yang diprakarsai oleh POJOK DESA bersama Aktivis Reforma Agraria, Pendamping Desa dan Perhutanan Sosial serta anggota Kelompok Tani Wana Baru Mandiri tersebut, diagendakan akan dihadiri Gubernur Jawa Barat terpilih Ridwan Kamil, Muspida dan Muspika Indramayu, pendamping program perhutanan sosial, relawan Pojok Desa, anggota kelompok Tani Wana Baru Mandiri, aktifis reforma agraria, para off taker, perwakilan BUMDES, BUMD, BUMN, pihak Perhutani, organisasi lokal dan LMDH.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR