Pokrol Impor Air dan Penguasaan Ratusan Ribu Hektar Lahan

Ilustrasi

Air atau air curah itu komoditas. Sedang Ferrarelle, Evian, Aqua, Equil itu nama produk air minum kemasan (brand produk). Ferrarelle, Evian adalah produk impor dari Italia dan Perancis. Sedang Aqua dan Equil adalah produk lokal. Kita selama ini tidak pernah impor air sebagai komoditas atau air curah, tapi kita impor produk air minum dalam kemasan.

Impor komoditi saat komoditas itu ada di dalam negeri, itu salah. Tapi kalau impor produk bermerk (branded), seperti produk air minum, selama pasarnya ada ya tidak apa-apa. Apa lagi kita sedang membangun industri pariwisata, kita juga harus bisa memanjakan para turis klas atas dengan produk-produk berkualitas, walau pun ada produk air minum lokal yang juga sudah mendunia, seperti aqua atau equil. Air impor itu juga untuk kebutuhan para diplomat dan kantor-kantor kedutaan yang memang membutuhkannya

Dalam debat capres, sang capres mempersoalkan impor air. Apakah maksudnya air sebagai komoditas atau air curah ? Atau kita impor produk air minum bermerek? Kalau air sebagai komoditas, jelas pernyataan sang capres salah. Karena kita tidak pernah mengimpor air. Tapi kalau maksudnya air sebagai produk air minum dalam kemasan, sang capres seharusnya mengatakan bahwa kita mengimpor air minum dalam kemasan.

Tapi apa memang impor air minum kemasan yang dipersoalkan ? Jika iya, mengapa hanya disebut dengan impor air? Supaya menambah bobot kekhawatiran masyarakat kah? Atau dia merasa kalau hal tersebut dipersoalkan, hal itu salah, karena kita sendiri melakukan ekspor air minum dalam volume yang jauh lebih besar.

Lalu kemudian muncul klarifikasi dari tim pemenangan resmi yang menunjukan data dari Kementerian Perdagangan dan BPS, yang menunjukan kita mengimpor air kode HS 2201. Yang dimaksud kode itu adalah ‘Air, termasuk air mineral alam atau artifisial dan air soda, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun pemberi rasa; es dan salju’. Volume impornya sebesar 3168 ton liter.

Klarifikasi itu malah menambah bobot kesalahan capresnya, yang mempersoalkan impor produk air minum bermerk. Apa lagi kemudian diketahui bahwa kita sudah mengimpornya sejak tahun 1989, dan volume air minum kemasan yang kita impor juga tidak banyak.

Kita impor 3168 ton liter, kalau dalam kemasan botol 0.5 liter, berarti ada 6.2 juta botol setahun. Jika setiap orang konsumsi 1 liter (2 botol) maka setiap hari air itu dikonsumsi oleh sekitar 8500 orang per hari. Sangat sedikit dan hanya untuk kalangan tertentu (turis, diplomat dan tenaga kerja asing).

Jelas klarifikasi pendukung sang capres atas pernyataan impor air sekadar pokrol. Mengeles tapi tak menjawab persoalan.

Pokrol lain pendukung sang capres adalah mengenai penguasaan lahan 340 ribu hektar untuk perkebunannya. Penguasaan lahan seluas itu terungkap dalam debat capres. Pendukungnya menggaungkan klarifikasi sang capres,  bahwa ia hanya mengelolanya saja, karena itu tanah negara dengan status Hak Guna Usaha (HGU). Para pendukung capres tersebut kemudian bertambah semangat ketika Jusuf Kala menyatakan bahwa tanah tersebut dibeli sang capres dengan cash dan sesuai prosedur dari BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional).

Jangan kita lupa bahwa yang dipersoalkan adalah keadilan dalam kepemilikan dan pendapatan. Bukan kah hal ini yang selalu dipersoalkan: adanya ketidakadilan. Jadi bukan soal sesuai atau tidak prosedur kepemilikannya. Atau dibeli dengan cash atau kreditnya. Tapi saat seorang capres menguasai lahan begitu luasnya, ia menjadi bagian dari ketidakadilan itu sendiri.

Kemudian ada yang mencoba mengalihkan kepemilikan lahan sang Capres dengan memperbandingkannya dengan kepemilikan pihak lainnya. Tapi sayangnya mereka menyajikan data glondongan berdasarkan judul berita di media, yaitu: 5.1 juta hektar lahan dikuasai oleh 25 Group Perusahaan.

Tidak perlu cerdas untuk mengetahui kalau rata-rata kepemilikan lahan itu masih jauh dibawah kepemilikan sang capres. Karena:
5.1 juta hektar dibagi 25 perusahaan, rata-rata sebesar 204 ribu hektar. Sedang luas lahan sang Capres 340 ribu hektar.

Jadi semakin menyanggah akan tampak semakin pokrol. Tapi itu harus dilakukan karena tak ada jalan lain. Dari debat capres terbuka semua fakta, termasuk fakta bahwa sang capres menjadi bagian dari ketidakadilan, isu yang selama ini justru mereka dengung-dengungkan.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR